Cara Menggabungkan NIK dan NPWP, Wajib Pajak Jangan Sampai Lupa

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi para wajib pajak (WP), jangan lupa untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, batas waktu validasi NIK sebagai NPWP kian dekat.

Salah satu tujuan dari penggabungan NIK dan NPWP ialah untuk menciptakan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Ini merupakan bagian dari implementasi layanan coera tax admnistration system (CTAS) atau Pembaruan Sistem Administrasi (PSIAP).

Baca juga: Apa yang Terjadi Kalau Masyarakat Tak Lakukan Pemadanan NIK dan NPWP?

Shutterstock/Bima Nurdin Cara pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri di laman www.pajak.go.id.

Rencananya, implementasi dari pemadanan NIK dan NPWP baru akan dilaksanakan ketika PSIAP meluncur.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, sistem perpajakan canggih itu baru akan meluncur pada pertengahan tahun 2024.

Akan tetapi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti mengatakan, batas waktu pemadanan NPWP paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2023. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022

"Sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, batas waktu pemadanan NIK dan NPWP paling lambat dilakukan tanggal 31 Desember 2023," tutur dia, kepada Kompas.com, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Sekitar 12 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP

Ada konsekuensi yang menanti WP jika mereka tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Konsekuensi yang diterima ialah WP akan mengalami kesulitan ketika mengakses layanan perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN).