Wapres: Mau Jadi Negara Maju, Indonesia Harus Punya Air Minum Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sebanyak 88 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Pun 75 persen memiliki akses sarana sanitasi.

Oleh sebab itu, terdapat dua catatan menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang harus memacu pemerintah untuk membenahi sanitasi dan air minum yang layak agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

Saat ini, akses air minum yang aman melalui perpipaan baru mendekati 20 persen.

"Indonesia adalah anggota negara G20, jadi kita harus berusaha keras agar akses terhadap air minum yang aman melalui perpipaan harus menjadi tujuan kita agar paling tidak sejajar dengan negara tetangga kita," katanya di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Selain itu, besarnya ketergantungan masyarakat terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi konsentrasi pemerintah untuk menguranginya.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2019, rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28 persen. Padahal harga AMDK ini mecapai rata-rata Rp 2 juta per meter kubiknya.

"Di sisi lain saya mendengar bahwa tarif yang diterapkan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) masih sangat rendah. Sebagai contoh tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp 7.000 per meter kubiknya, di Bogor bahkan hanya Rp 4.500 per meter kubiknya," ujarnya.

Dengan kondisi ini tidak mengherankan apabila 40 persen lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan di bawah nilai full cost recovery (FCR).

Persoalan penentuan tarif berbagai proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM yang dilayani oleh PDAM di berbagai daerah menjadi salah satu sebab terkendalanya PDAM untuk melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat.

Ma'ruf mengungkapkan, tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis, tetapi populis, dan kadangkala politis.

Hal ini pada akhirnya membebani masyarakat harus membeli air minum dalam kemasan sebagai sumber air minum utama dengan harga yang sangat mahal.

"Saya meyakini, melalui pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui SPAM untuk masyarakat dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihak lain secara keekonomian dapat dilakukan. Hal ini dapat menjadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat," tuturnya.