Kejar Target Investasi, Bahlil Sebut Libatkan "Tim Mawar"

Ia mengatakan, tim tersebut bertugas untuk menyelesaikan kendala teknis yang terjadi di lapangan. Tim Mawar berkerja secara pro aktif dengan menyambangi para investor guna mempercepat penyelesaian masalah.

"Investor yang sudah sampaikan prospek atau minatnya, Tim Mawar ini mengikuti setiap hari, tanyakan pada mereka, jadi kita pro aktif. Kalau dulu investor cari pemeirntah itu diputar-putar, sekarang dibalik, kita yang kejar investor. Itu strategi lapangan," ungkap Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (22/7/2020).

Tim Mawar yang dimaksud Bahlil tentu berbeda dengan Tim Mawar pada masa kerusuhan tahun 1997-1998.

Dalam versi Bahlil, Tim Mawar merupakan anggota BKPM yang bertugas untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi dan menyelesaikan permasalahan investasi.

Bahlil mengatakan, hal yang diperlukan para investor adalah perizinan yang mudah dan tak berbelit-belit. Sehingga, strategi lainnya untuk mempercepat realisasi investasi yakni dengan BKPM mengambil alih proses perizinan.

Contohnya, sudah ada tujuh perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Di mana seluruh izinnya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat dibantu langsung oleh BKPM.

"Sekarang kita pakai strategi, teman-teman investor bawa modal, bawa teknologi, maka izin kami bantu," kata Bahlil.

Selain itu, investor juga membutuhkan kepastian hukum, ongkos operasional yang berdaya saing, serta tak ada lagi praktik ‘pungli’ yang selama ini merugikan. Oleh sebab itu, perlu komitmen dan kerjasam dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkannya.

"Saya pikir mereka (investor) akan welcome masuk ke Indoensia, kalau kita sadar bahwa kita butuh investasi," ucap Bahlil.

BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 402,6 triliun. Capaian ini baru mencapai 49,3 persen dari target pemerintah yang sebesar Rp 817,2 triliun di 2020.

Sekedar informasi, dalam persidangan Tim Mawar pada 1998 di Pengadilan Militer Jakarta, Mayor Inf Bambang Kristiono mengaku membentuk tim pada Juli 1997 atas insiatif pribadi. Tujuannya untuk menangkapi para aktivis yang dianggap radikal demi mengamankan kepentingan nasional.