Rapor 7 Tahun Tol Laut

Yang disoroti oleh para penulis dan komentator pun mencakup banyak aspek: politik, hukum termasuk infrastruktur. Tol laut yang dianggap merupakan bagian dari infrastruktur maritim ini sayangnya belum cukup intensif disigi. Untuk mengisi celah ini maka dibuatlah karangan ini.

Sebelumnya, menurut klaim Kementerian Perhubungan dan dikutip oleh media, tujuh tahun usia tol laut, khususnya semester pertama 2021, program tol laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 twenty foot equivalent unit (TEU) berupa semen, beras, dan air mineral.

Sementara itu, muatan baliknya sebanyak 2.542 TEU dengan komoditas muatan terdiri dari kayu, kopra, dan rumput laut. Dari segi trayek, program ini telah mencakup 32 trayek dan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sedikit mengkilas balik, tol laut diluncurkan pada 2015, satu tahun setelah Presiden Jokowi memimpin pemerintahan. Program ini diusungnya sejak masih berkampanye dalam pilpres 2014 dan merupakan bagian dari visi Poros Maritim Dunia. Tidak ada penjelasan yang cukup mengapa mantan walikota Solo itu melontarkan gagasan tol laut itu.

Dalam catatan saya, satu-dua tahun sebelum pilpres – dalam paruh terakhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – beredar luas gagasan pendulum nusantara di publik, paling tidak di tengah komunitas kemaritiman nasional.

Sehingga, tidak terhindari anggapan bahwa tol laut adalah gagasan pendulum nusantara yang diberi baju baru. Dalam konsep ini pelabuhan-pelabuhan utama di dalam negeri akan dilayani kapal peti kemas berukuran sekitar 4.000-5.000 TEU yang bergerak seperti bandul jam.

Kargo yang diangkut oleh kapal-kapal pendulum nusantara –dioperasikan oleh swasta nasional– selanjutnya akan dipindahmuatkan (transshiped) ke kapal-kapal yang lebih kecil, yang juga dioperasikan oleh swasta, menuju pelabuhan-pelabuhan penyangga pelabuhan utama tadi.

Dalam khazanah dunia pelayaran, keterkaitan para pihak ini dikenal dengan istilah hub and spoke; hub-nya adalah pelabuhan utama sementara spoke pelabuhan penyangga. Pada saat program tol laut dieksekusi pertama kali pemerintah membangun kapal-kapal baru dan memberikan subsidi untuk mendukung operasionalnya yang besarnya mencapai ratusan milyar rupiah setiap tahun. Sepertinya, dalam masa-masa ke depan program ini akan terus meminum subsidi.

Pertanyaannya kini, bagaimana rapor tol laut selama tujuh tahun? Apakah klaim Kemenhub di atas valid adanya? Menjawab hal dimaksud, saya mengajak pembaca mengingat kembali pernyataan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden pada 2020.

Dia kecewa – sebagian media menyebutnya marah – dengan program tol laut. Sejak digulirkan pada 2015, kebijakan ini tidak mampu mengurangi disparitas harga antardaerah maupun gagal memangkas biaya logistik antarpulau. Sebetulnya, bukan kali pertama kepala negara mengungkapkan ketidakpuasanya terkait program gacoannya itu. Silakan berselancar di jagat maya untuk membacanya.

Sejak itu belum terdengar lagi komentar kepala negara terkait tol laut. Apakah ia puas atau tidak dengan pencapaian yang sudah dirilis oleh Kemenhub. Jangan-jangan dia tidak tahu perkembangan itu. Kita tunggu saja penilaiannya yang terbaru tentang program tersebut.

Mengapa tol laut dinilai tidak atau belum efisien?

Ada kesesatan berpikir yang cukup fatal dalam program ini. Kemenhub menganggap permasalahan ketidakseimbangan kargo, juga disparitas harga, disebabkan oleh tidak performed-nya sektor pelayaran. Sehingga, yang dikutak-katik hanya sektor yang satu ini.

Padahal pelayaran hanyalah penopang geliat ekonomi yang lebih besar. Jika ekonomi berjalan baik, maka pelayaran juga akan sehat. Ingat, ship follows the trade. Tidak perlu subsidi-subsidian segala.

Dalam praktiknya, kapal-kapal tol laut bergerak dari pelabuhan utama/hub menuju pelabuhan penyangga atau spoke. Selanjutnya kapal-kapal itu bergerak di daerah 3TP (terluar, tertinggal, terdepan, dan perbatasan) dan kembali lagi ke pelabuhan utama. Perlu dicata, program tol laut melibatkan berbagai jenis pelayaran: pelayaran perintis, pelayaran penumpang, kapal barang, dan kapal ternak. Semuanya menenggak subsidi.

Model pengaturan operasional kapal-kapal tol laut seperti digambarkan di muka menimbulkan dampak bagi bisnis pelayaran nasional secara keseluruhan. Maksudnya begini. Jauh sebelum program ini diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi sudah ada trayek pelayaran dari pelabuhan utama menuju berbagai pelabuhan di daerah yang dilayani oleh perusahaan pelayaran swasta.

Begitu pula di pelabuhan-pelabuhan penyangga telah hadir pelayaran-pelayaran swasta yang akan membawa komoditas ke pelabuhan yang lebih kecil (baca: daerah 3TP). Harga freight ditetapkan sesuai dengan mekanisme pasar.

Masalah frekwensi kedatangan kapal, khususnya ke daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan, memang sangat terbatas waktu itu. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah –dimulai dari masa Presiden Suharto – meluncurkan pogram kapal perintis. Presiden-presiden setelah Pak Harto meneruskan kebijakan tersebut dan khusus dalam masa pemerintahan Jokowi namanya diganti menjadi tol laut.

Dengan layanan yang mendapat subsidi, kapal-kapal Tol Laut jelas berada di atas angin. Kapal-kapal swasta yang kebetulan berada dalam satu lintasan dengan kapal-kapal tol laut (baik dari pelabuhan utama maupun dari pelabuhan penyangga) dipastikan sulit bersaing karena mereka tidak dapat subsidi.

Contoh, biaya kontainer pelayaran swasta dibanderol sekitar Rp 15 juta sedangkan tarif tol laut Rp 8 juta bahkan bisa jadi lebih murah lagi. Harga Rp 15 juta itu merupakan harga pasar pada trayek tertentu. Bila pemilik barang menggunakan kapal Tol Laut, mereka akan mendapat subsidi senilai Rp 7 juta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang Yang Diangkut Dalam Program Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Teringgal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan, kapal-kapal tol laut dikhususkan untuk membawa barang kebutuhan pokok dan barang penting seperti obat-obatan, susu, dan lain sebagainya.

Masalahnya, kapal-kapal swasta juga mengangkut barang yang sama hanya saja pengguna jasa mereka, bahkan mereka sendiri, tidak mendapat subsidi. Jelas rugi bandar.

Lantas, bagaimana cara menyelamatkan “muka” tol laut dengan kondisi seperti di atas?

Lumayan sederhana jawabannya. Pindahkan operasi kapal-kapal tol laut yang berhimpitan dengan pelayaran swasta di jalur utama. Selanjutnya mereka beroperasi di daerah 3TP tanpa perlu ke pelabuhan utama lagi. Entahlah.