Jokowi Soroti Risiko PHK, Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah

Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna terkait APBN, yang turut menyoroti risiko PHK di tengah pelemahan ekonomi global.

"Ada beberapa hal yang menjadi catatan Bapak Presiden, di antaranya untuk mencegah risiko potensi PHK," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat paripurna terkait APBN di Istana Negara, Senin (16/1/2023).

Airlangga menuturkan, dalam strategi jangka pendek, pemerintah akan mendorong belanja pusat dan daerah sebagian besar diperuntukkan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara untuk strategi jangka menengah, akan dilakukan perbaikan struktural dari industri di hulu hingga ke hilir. Mulai dari rantai pasok, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan (R&D), hingga akses pasar.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat sejumlah perjanjian kerja sama perdagangan internasional pada tahun ini. Salah satunya yang akan segera dirampungkan yakni Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA).

"Perjanjian CEPA akan dipercepat, termasuk CEPA Eropa, dan juga beberapa kerja sama dari pasar non-tradisional," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja dengan mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.

Kemudian memperluas kerja sama antara pemerintah negara lain (government to government/G to G) bagi pekerja migran. Pemerintah juga akan meningkatkan inklusi keuangan dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) maupun program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) oleh PNM.

"Serta (menodorng penyerapan tenaga kerja) dengan program upskilling dan reskilling seperti program Kartu Prakerja," pungkas Airlangga.