100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Kebijakan Sektor Kelautan Masih Jadi Sorotan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Selasa (28/1/2020) tepat hari ke-100 Presiden RI Joko Widodo menjabat jadi presiden periode keduanya.

Di periode kedua, Jokowi masih mencanangkan pembangunan infrastruktur meneruskan pembangunan di periode I.

Namun, membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing jadi tujuan utamanya.

Bahkan, Presiden Jokowi mewanti-wanti para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk bergerak sesuai visi misi presiden dan wakil presiden alias tidak ada visi misi menteri. Tugas menteri hanyalah mengawal dan menindaklanjuti visi misi itu.

Baca juga: KKP Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 13,3 Miliar ke 4 Negara

Sudah 100 hari Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat, berbagai tindak tanduk pejabat negara jadi sorotan.

Mulai dari kabinet kejutan yang akhirnya memboyong saingannya di pilpres, Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan hingga berbagai kebijakan menteri yang menggegerkan publik.

Salah satu kebijakan yang menggegerkan datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo. Edhy yang bekerja menggantikan Susi Pudjiastuti diimbau untuk membuat komunikasi antar pelaku di sektor kelautan dan perikanan kembali terjalin.

Hal itu membuat Edhy perlu mengkaji berbagai kebijakan. Puluhan kebijakan di era Susi dia kaji mulai dari benih lobster, penenggelaman kapal, hingga perikanan budidaya.

Tak jarang, kajian-kajian itu membuat publik bereaksi.

Baca juga: Pro Kontra Edhy Prabowo Mau Cabut Larangan Cantrang Era Susi

Berikut ini kebijakan sektor kelautan yang menjadi sorotan publik.

1. Benih lobster

Salah satu kebijakan Edhy yang menjadi kontroversi sejak akhir tahun lalu adalah soal benih lobster.

Dalam kajiannya, Edhy memasukkan opsi lobster perlu diekspor sembari menunggu mapannya budidaya di dalam negeri.

Pertimbangan Edhy untuk mengekspor benih lobster bukan tanpa alasan. Dia menemukan, benih lobster yang diimpor ke Vietnam dari Singapura sebanyak 80 persennya berasal dari Indonesia.

Hal itu membuat harga benih lobster kian melambung jadi Rp 139.000 per benih dari Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per benih.

"Coba kalau kita mengarahkan ini, me-manage ini dengan baik, kita atur rapih-rapih, kita buat aturan. Langsung dagangnya dari Indonesia ke Vietnam. Baru kemudian kita hitung berapa pajak yang harus mereka bayar," tutur Edhy saat itu.

Baca juga: Simpang Siur Rencana Edhy Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi

Edhy mengaku, adanya kemungkinan mengedarkan kembali benih lobster akan menuai pro kontra.

Namun bila masalahnya soal keseimbangan ekosistem, dia berjanji akan mengambil jalan keluar yang tidak mengganggu ekosistem di alam.

Terlebih menurut Edhy, benih lobster yang hidup di laut hanya 1 persen. Sementara budidaya benih lobster bisa membuat 40-70 persen benih lobster hidup sesuai dengan jenis lobster.

"Makanya kita ingin kaji ini secara ilmiah. Karena lobster itu kalau tidak dipanen, toh tumbuhnya hanya 1 persen, sisanya mati. Kalau dibudidaya ada 40-70 persen tergantung jenis lobster. Makanya mungkin kami minta pengekspor masukkan di tempat benih-benih itu diambil," terangnya.

Namun, memasukkan opsi ekspor lobster membuat publik geram. Beberapa asosiasi nelayan dan kamar dagang menyarankan Edhy untuk membudidayakannya saja di dalam negeri tanpa perlu opsi ekspor.

Baca juga: Nelayan: Ekspor Benih Lobster Hanya Untungkan Tengkulak

Bahkan ekonom senior Faisal Basri mengaku tak habis pikir.

"Belum sebulan dua bulan kabinet (baru) ada, (larangan) ekspor benih lobster dicabut. Sudah gila itu. Namanya kan bibit, bibitnya kita jual ya gimana? Gila enggak? Itu aja," kata Faisal Basri di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti akhirnya buka suara melalui akun twitternya. Menolak keduanya, baik budidaya maupun ekspor, Susi lebih memilih lobster dibiarkan hidup di laut.