Menanti Omnibus Law Ramah Investasi

Kompas.com - 05/02/2020, 15:09 WIB
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd.

DISKURSUS publik hari-hari ini perihal rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, regulasi "sapujagat", terus menguat.

Presiden Joko Widodo saat dilantik pada Oktober 2019 menjanjikan penerbitan dua omnibus law, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Kedua RUU bakal merevisi secara sekaligus puluhan undang-undang yang potensial saling "menghambat" upaya penciptaan lapangan kerja dan juga pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ringkasnya, pembentukan undang-undang sapu jagat tersebut dinilai sebagi salah satu bentuk upaya untuk menggenjot perekonomian nasional.

Hingga tahun berganti, kedua RUU belum juga masuk ke parlemen untuk dimulainya pembahasan secara resmi-–terakhir sempat dijanjikan akan disampaikan awal Februari 2020.

Kedua RUU tersebut sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, di mana omnibus law tentang cipta lapangan kerja berada pada urutan ke-40 dan Perpajakan masuk di urutan ke-41.

Semangat awal

Sekalipun belum resmi dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sejumlah draf atau pointers pembahasan RUU tersebut sudah mulai beredar, sekalipun pihak pemerintah masih menyanggahnya sebagai materi RUU final.

Polemik pun mulai mencuat, misalnya RUU Cipta Lapangan Kerja yang dianggap mengancam pelestarian alam dan perlindungan buruh.

Baca juga: Sri Mulyani: Omnibus Law Bisa Dongkrak Pertumbuhan Kelas Menengah

Adapun RUU Perpajakan berisiko tak mencapai target untuk mendorong investasi, bahkan bisa-bisa salah sasaran yang menyebabkan berkurangnya penerimaan negara hingga Rp 98 triliun.

Menelisik kembali semangat awal hadirnya kedua RUU omnibus law tersebut adalah keinginan menarik minat investasi di Indonesia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bagaimana IHSG Jelang Idul FItri? Simak Rekomendasi Sahamnya

Bagaimana IHSG Jelang Idul FItri? Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Daftar 10 Aset Kripto Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 700 Persen

Daftar 10 Aset Kripto Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 700 Persen

Earn Smart
Apa Tujuan dari Koperasi?

Apa Tujuan dari Koperasi?

Whats New
Lampaui Target, Pertamina Geothermal Energy Produksi 4.618 GWh Listrik

Lampaui Target, Pertamina Geothermal Energy Produksi 4.618 GWh Listrik

Whats New
Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Earn Smart
Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Whats New
51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

Whats New
[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

Whats New
Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Whats New
Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Whats New
Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Whats New
Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Whats New
Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

Rilis
Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X