Menanti Omnibus Law Ramah Investasi

Kompas.com - 05/02/2020, 15:09 WIB
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd.

Pekerjaan rumah

Temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang dilansir pada November 2019, setidaknya terdapat 347 peraturan daerah (perda) yang bermasalah dan memiliki potensi menghambat investasi.

Rinciannya adalah sebanyak 235 perda bermasalah terkait dengan pajak dan retribusi daerah, 63 terkait dengan perizinan, 7 terkait dengan masalah ketenagakerjaan, dan 42 perda dengan urusan lain-lain.

Baca juga: Tak Cukup dengan Omnibus Law, Tarik PMA Juga Perlu SDM Unggul

Sebagai contoh, salah satu ketentuan yang bermasalah adalah kawasan bebas merokok dan batasan iklan rokok yang memperlihatkan kerancuan administrasi pemerintahan negara kesatuan.

Tidak semestinya perda bisa memuat pengaturan yang melebihi (dan bahkan bertentangan) dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Sejumlah regulasi daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan dan batasan iklan tembakau memperlihatkan adanya kon?ik dengan peraturan yang lebih tinggi, ketentuan yang inkonsisten, serta terdapat ketentuan yang multitafsir.

Di sini, pokok soalnya adalaah ketikdapastian hokum berusaha yang membawa risiko bisnis. Pemda membuat aturan yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan kerangka regulasi nasional yang semestinya jadi rujukan.

Salah satunya adalah Peraturan Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR).

Salah satu isi Perda tersebut adalah larangan pemajangan (display) produk rokok, yang mana tentunya klausul itu bertentangan dengan aturan yang menyatakan bahwa rokok adalah produk legal sehingga sifatnya pun halal.

Sejumlah aturan potensial terlanggar oleh Perda tersebut, seperti PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 71/PUU-XI/2013.

Dampak ketidakpastian usaha terlihat pada respon sejumlah pedagang tradisional yang mengajukan gugatan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 2019 (tercatat dengan nomor perkara 4P/HUM/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X