Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Sudah Bersih-bersih, Apa BUMN Bebas dari “Belenggu” Partai Politik?

Kompas.com - 21/02/2020, 07:48 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Dwi merupakan politikus PDI-P yang juga mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019.

Tak hanya Dwi, nama politisi Zulhanar Usman juga masuk ke jajaran petinggi di perusahaan plat merah. Dia juga didapuk menjadi Komisaris Independen di BRI.

Zulhanar meruapakan politisi dari Partai Hanura. Bahkan dia pada Desember 2019 lalu tercatat menjabat sebagai bendahara umum di partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang itu.

Tak berhenti sampai disitu, Erick kembali menyisipkan politisi di perusahaan BUMN. Kali ini giliran Arif Budimanta yang didapuk menjadi Komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Arif Budimanta merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Baca juga: Ditanya soal 3 Politisi Jadi Komisaris di BUMN, Begini Respons Erick Thohir

Dalam organisasi kepartaian, Arif pernah menjadi Ketua DPP PDIP periode 2005-2010. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di MPR RI 2009-2013.

Bungkamnya Erick Thohir

Saat dikonfirmasi mengenai adanya politisi di tubuh perusahaan plat merah, Erick bungkam seribu bahasa.

Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini hanya melemparkan senyum saat Kompas.com mencoba meminta komentarnya. Usai melempar senyum, dia langsung bergegas menuju mobilnya.

Padahal sebelumnya dia mau memenuhi permintaaan wawancara dengan wartawan yang telah menunggunya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (20/2/2020) siang.

Baca juga: Dewan Komisaris Dirombak, Wamen BUMN Jabat Komut

Bantah Ada Praktik Bagi-Bagi Jabatan

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah adanya praktik “bagi-bagi” jabatan di tubuh BUMN.

Hal ini diungkapkan Arya saat ditanyai soal adanya sejumlah politisi dari partai pengusung pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di beberapa perusahaan BUMN.

“Enggak (ada bagi-bagi jabatan) lah, kalau mampu (kenapa enggak), ya kan,” ujar Arya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Arya menyebut, sosok yang dipilih menjadi komisaris di perusahaan BUMN, pastilah merupakan orang yang kompeten di bidangnya.

Menurut dia, tak ada unsur politis dalam pemilihan seseorang untuk posisi komisaris di BUMN.

“Kalau dia punya kemampuan... pasti, apalagi dia kan bendahara pasti punya kemampuan, rata-rata kan kuat-kuat di corporate kalau jadi bendahara partai,” kata Arya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com