Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Ancaman Defisit Rp 77 Triliun di Depan Mata

Kompas.com - 10/03/2020, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah sendiri masih mendalami dampak putusan pembatalan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Putusan itu merupakan hasil uji materi atau judicial review dari Komunitas Pasien Cuci Darah. Mereka keberatan atas kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diatur peraturan itu.

Baik pemerintah maupun BPJS Kesehatan, menilai penyesuaian tarif perlu dilakukan sebagai solusi menambal defisit yang semakin membengkak dari tahun ke tahun.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pernah mengutarakan, proyeksi defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp 77,8 triliun pada 2024 jika tak ada langkah strategis mengatasi selisih tersebut.

Baca juga: 6 Fakta Seputar Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya policy mix artinya meningkatkan iuran kemudian kaitannya dengan bauran kebijakan maka akan terjadi defisit ini semakin lebar," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI dan IX DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019) saat itu.

Ia menyebutkan potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan mulai Rp 39,5 triliun pada 2020 dan Rp 50,1 triliun pada 2021. Kemudian, Rp 58,6 triliun pada 2022, Rp 67,3 triliun pada 2023 dan Rp 77,9 triliun pada 2024.

Fachmi menuturkan, dengan perubahan iuran premi, maka maka persoalan defisit yang dialami BPJS Kesehatan bisa diselesaikan secara terstruktur.

Sebagai informasi, MA mengabulkan sebagian tuntutan pemohon uji materi, khususnya Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres No 75/2019 karena dinilai bertentangan dengan aturan lebih tinggi, yakni Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Baca juga: MA Batalkan Aturan Kenaikan Iuran, Ini Komentar BPJS Kesehatan

Selain itu, pasal dalam perpres itu dinilai bertentangan dengan konstitusi, yaitu Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34.

Pasal yang dinyatakan batal dan tak punya kekuatan hukum mengikat itu berbunyi, "Pasal 34 Ayat (1) Iuran bagi PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat layanan di ruang perawatan kelas tiga".

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MRT Jakarta Buka 8 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Kualifikasinya

MRT Jakarta Buka 8 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Kualifikasinya

Work Smart
LPS: Baru 49 Persen Penduduk Dewasa Indonesia yang Punya Rekening Bank

LPS: Baru 49 Persen Penduduk Dewasa Indonesia yang Punya Rekening Bank

Whats New
LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Whats New
Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Whats New
Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Whats New
SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

Whats New
Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar, Akan Ditindak

Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar, Akan Ditindak

Whats New
Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Rilis
Didorong Bisnis 'E-commerce', Pasar 'Data Center' RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS pada 2027

Didorong Bisnis "E-commerce", Pasar "Data Center" RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS pada 2027

Rilis
Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Whats New
Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Earn Smart
Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.