DPR Minta Pemerintah Tak Asal Hapus RIPH untuk Impor Pangan

Kompas.com - 30/03/2020, 17:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR, Sudin, mengingatkan agar pemerintah tak asal menghapus ketentuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebelum memberi izin impor.

"Memang ada benturan dengan undang-undang. Karena pemerintah sudah mencanangkan ada wajib tanam bagi importitr. kalau RIPH-nya dilepas, ini siapa yang jamin keamanan pangan masuk ke Indonesia?" kata Sudin dalam keteragannya, Senin (30/3/2020).

Menurut Sudin, hal ini bisa tak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang mengatur soal kewajiban syarat izin impor.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Kebijakan Impor Bawang Belum Temui Titik Terang

Untuk diketahui, RIPH merupakan semacam syarat yang harus dipenuhi oleh importir bahan pangan.

Tujuannya untuk memastikan keamanan pangan hasil impor dan menjaga harga yang kompetitif untuk produk bahan pangan dalam negeri yang ujungnya melindungi petani nasional.

Masalahnya, oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), dengan alasan kelangkaan pasokan serta Covid-19, ketentuan RIPH dan SPI (Syarat Persetujuan Impor) dihapuskan untuk bawang putih serta bawang bombai.

Dengan begitu, importir bisa memasukkan barang ke Indonesia tanpa terlebih dulu memperoleh RIPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Sementara SPI dikeluarkan oleh Kemendag.

Menurut Sudin, Kemendag seharusnya bijak soal penghapusan RIPH.

Dia menyebut, pihaknya menerima informasi Kementerian Pertanian sebenarnya sudah mengeluarkan RIPH untuk sebanyak 400.000 ton lebih bawang putih.

Baca juga: Harga Bawang Putih dan Bombai Naik, Kemendag Bebaskan Sementara Izin Impor Keduanya

Artinya, sudah ada pihak yang bekerja keras berusaha memenuhi persyaratan, termasuk syarat wajib menanam di dalam negeri.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
Buka Marpolex 2022, Menhub Ingatkan Risiko Laut Tercemar karena Tumpahan Minyak

Buka Marpolex 2022, Menhub Ingatkan Risiko Laut Tercemar karena Tumpahan Minyak

Whats New
Pertemuan WEF, Pemerintah RI Rayu Investor Berinvestasi Kendaraan Listrik

Pertemuan WEF, Pemerintah RI Rayu Investor Berinvestasi Kendaraan Listrik

Rilis
Pemerintah Kantongi Rp 20 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN

Pemerintah Kantongi Rp 20 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN

Whats New
48,9 Persen Tiket Mudik dan Balik Lebaran 2022 KAI Dibeli Melalui KAI Access

48,9 Persen Tiket Mudik dan Balik Lebaran 2022 KAI Dibeli Melalui KAI Access

Whats New
Genjot Kinerja Keuangan, BRI Dinilai Perlu Melanjutkan Transformasi Digital

Genjot Kinerja Keuangan, BRI Dinilai Perlu Melanjutkan Transformasi Digital

Whats New
Tiket.com Tebar Promo Diskon Tiket Hotel Hingga Kereta Sampai 70 Persen

Tiket.com Tebar Promo Diskon Tiket Hotel Hingga Kereta Sampai 70 Persen

Spend Smart
Catat, Skor Kredit Mulai Jadi Pertimbangan Perusahaan Merekrut Karyawan

Catat, Skor Kredit Mulai Jadi Pertimbangan Perusahaan Merekrut Karyawan

Whats New
Masih Kurang, Semen Indonesia Berusaha Cari Batu Bara Untuk Kebutuhan Produksi

Masih Kurang, Semen Indonesia Berusaha Cari Batu Bara Untuk Kebutuhan Produksi

Whats New
3 Syarat Memperoleh Persetujuan Ekspor CPO

3 Syarat Memperoleh Persetujuan Ekspor CPO

Whats New
Cek Aturan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022

Cek Aturan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022

Whats New
Produksi Beras Nasional Meningkat, Mentan SYL Banjir Pujian

Produksi Beras Nasional Meningkat, Mentan SYL Banjir Pujian

Rilis
Tidak Ada Impor Beras Selama Tiga Tahun, Wabup Subang Puji Mentan SYL

Tidak Ada Impor Beras Selama Tiga Tahun, Wabup Subang Puji Mentan SYL

Rilis
Hingga Mei 2022, Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 3,84 Triliun

Hingga Mei 2022, Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 3,84 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.