Bank Dunia: Pemerintah Perlu Reformasi Pajak dan Subsidi

Kompas.com - 22/06/2020, 14:13 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia ( World Bank) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan belanja pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn mengatakan, penting menciptakan ruang fiskal untuk belanja prioritas, namun tetap dalam aturan fiskal seperti melalui reformasi pajak dan belanja.

Dia menilai, meningkatkan ruang fiskal semakin penting karena rasio penerimaan negara terhadap PDB masih tersendat dan lebih rendah dibanding tahun 2018 dalam jangka menengah, akibat lamanya pemulihan harga komoditas pasca-Corona.

Baca juga: Bank Dunia: Belanja RI Bidang Prioritas Masih Rendah dan Belum Efisien

Belum lagi dampak permanen dari pemotongan tarif pajak penghasilan perusahaan (WP badan) dari 25 persen menjadi 22 persen di tahun 2020, dan terjadi pemotongan lebih lanjut menjadi 20 persen di tahun 2022.

"Reformasi-reformasi ini, yang membutuhkan upaya berkelanjutan dalam jangka menengah, dapat mendapatkan tambahan ruang fiskal untuk belanja prioritas. Akhirnya membuat berkurangnya anggaran yang terekspos fluktuasi harga komoditas dan membuat anggaran lebih fleksibel," kata Ralph dalam konferensi video, Senin (22/6/2020).

Ralph menuturkan, ada 3 cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan belanja pada sektor prioritas, salah satunya adalah meningkatkan penerimaan pajak secara lebih baik dan lebih banyak.

Untuk meningkatkan penerimaan, kata Ralph, pemerintah harus memprioritaskan reformasi yang memperluas basis pajak konsumsi (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) utama. Tujuannya untuk meningkatkan progresivitas pajak dan mencapai tujuan kesehatan.

"Pemerintah juga harus memperbaiki administrasi pajak untuk meringankan beban pembayaran pajak, yang akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak," saran Ralph.

Sementara itu, meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) akan menyediakan tambahan pendanaan untuk belanja daerah. Reformasi sistem PNBP juga akan memobilisasi tambahan pendapatan.

Realokasi anggaran program tidak efisien

Selain menarik pajak, pemerintah perlu melakukan realokasi lebih lanjut terhadap belanja dari program subsidi energi dan pupuk yang tidak efisien untuk memberikan tambahan ruang fiskal.

Disebut tidak efisien karena Bank Dunia memperkirakan, masyarakat miskin dan rentan hanya menerima 21 persen subsidi minyak tanah dan LPG, 3 persen subsidi solar, dan 15 persen subsidi listrik.

Baca juga: APBN 2020 Direvisi Lagi, Subsidi Energi Dipangkas Rp 5,3 Triliun

"Dengan menghapus subsidi-subsidi energi ini, akan menghemat belanja sebesar 0,7 persen dari PDB per tahun. Menghapus subsidi pupuk juga akan menciptakan ruang belanja lebih efisien, efektif, dan berimbang di sektor pertanian," paparnya.

Di sisi lain, pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada 40 persen penduduk termiskin untuk mengatasi dampak dari reformasi tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

Whats New
Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Whats New
Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X