Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Dunia: Pemerintah Perlu Reformasi Pajak dan Subsidi

Kompas.com - 22/06/2020, 14:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan belanja pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn mengatakan, penting menciptakan ruang fiskal untuk belanja prioritas, namun tetap dalam aturan fiskal seperti melalui reformasi pajak dan belanja.

Dia menilai, meningkatkan ruang fiskal semakin penting karena rasio penerimaan negara terhadap PDB masih tersendat dan lebih rendah dibanding tahun 2018 dalam jangka menengah, akibat lamanya pemulihan harga komoditas pasca-Corona.

Baca juga: Bank Dunia: Belanja RI Bidang Prioritas Masih Rendah dan Belum Efisien

Belum lagi dampak permanen dari pemotongan tarif pajak penghasilan perusahaan (WP badan) dari 25 persen menjadi 22 persen di tahun 2020, dan terjadi pemotongan lebih lanjut menjadi 20 persen di tahun 2022.

"Reformasi-reformasi ini, yang membutuhkan upaya berkelanjutan dalam jangka menengah, dapat mendapatkan tambahan ruang fiskal untuk belanja prioritas. Akhirnya membuat berkurangnya anggaran yang terekspos fluktuasi harga komoditas dan membuat anggaran lebih fleksibel," kata Ralph dalam konferensi video, Senin (22/6/2020).

Ralph menuturkan, ada 3 cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan belanja pada sektor prioritas, salah satunya adalah meningkatkan penerimaan pajak secara lebih baik dan lebih banyak.

Untuk meningkatkan penerimaan, kata Ralph, pemerintah harus memprioritaskan reformasi yang memperluas basis pajak konsumsi (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) utama. Tujuannya untuk meningkatkan progresivitas pajak dan mencapai tujuan kesehatan.

"Pemerintah juga harus memperbaiki administrasi pajak untuk meringankan beban pembayaran pajak, yang akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak," saran Ralph.

Sementara itu, meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) akan menyediakan tambahan pendanaan untuk belanja daerah. Reformasi sistem PNBP juga akan memobilisasi tambahan pendapatan.

Realokasi anggaran program tidak efisien

Selain menarik pajak, pemerintah perlu melakukan realokasi lebih lanjut terhadap belanja dari program subsidi energi dan pupuk yang tidak efisien untuk memberikan tambahan ruang fiskal.

Disebut tidak efisien karena Bank Dunia memperkirakan, masyarakat miskin dan rentan hanya menerima 21 persen subsidi minyak tanah dan LPG, 3 persen subsidi solar, dan 15 persen subsidi listrik.

Baca juga: APBN 2020 Direvisi Lagi, Subsidi Energi Dipangkas Rp 5,3 Triliun

"Dengan menghapus subsidi-subsidi energi ini, akan menghemat belanja sebesar 0,7 persen dari PDB per tahun. Menghapus subsidi pupuk juga akan menciptakan ruang belanja lebih efisien, efektif, dan berimbang di sektor pertanian," paparnya.

Di sisi lain, pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada 40 persen penduduk termiskin untuk mengatasi dampak dari reformasi tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+