Sentil PNBP Benih Lobster Kecil, Susi Bandingkan dengan Harga Rempeyek Udang

Kompas.com - 25/06/2020, 11:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyoroti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari eskpor benih lobster yang kecil.

Sesuai PP 75 Tahun 2015, tarif PNBP benih krustacea adalah Rp 250 per 1000 ekor benih lobster. Dua perusahaan pengekspor (eksportir) benih lobster, yakni PT ASL dan PT TAM mengekspor masing-masing 37.500 ekor dan 60.000 ekor benih lobster.

Artinya, bila 37.500 ekor benih lobster dikali Rp 250 per 1.000 ekor, negara hanya menerima sekitar Rp 9.375 dari satu kali ekspor.

 

Baca juga: Soal Izin Eksportir Benih Lobster, Edhy: Tidak Ada yang Ditutupi

Sementara dari PT TAM, negara hanya menerima PNBP Rp 15.000 dari 60.000 ekor benih lobster yang diekspor.

"PNBP ekspor bibit lobster Rp 250 per 1.000 ekor. Satu kali ekspor dapat satu bungkus rokok masuk ke rekening negara," sentil Susi dalam unggahan di akun Twitternya, Kamis (25/6/2020).

Bahkan Susi membandingkan PNBP dengan harga rempeyek udang rebon. Menurutnya, PNBP tak lebih besar dari harga peyek udang rebon yang harganya sudah di atas Rp 1.000 per buah.

"Harga peyek udang rebon satu biji saja tidak dapat itu Rp 1.000. Ini lobster punya bibit, lho," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan ekspor benih lobster dikenakan pajak dan besarannya tergantung margin penjualan. PNBP disesuaikan dengan harga pasar.

Baca juga: KKP Soal Budidaya Lobster: Masyarakat Lokal Harus Dapat Porsi Besar

Dia ingin, pemasukan bagi negara terus berjalan sembari menunggu budidaya di dalam negeri siap. Bila kemampuan budidaya di Indonesia semakin baik, otomatis benih yang ada dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pembudidaya di dalam negeri.

Artinya, ekspor benih lobster tidak terus menerus dilakukan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.