Curhat Menperin Dituduh sebagai Pembunuh Massal...

Kompas.com - 04/08/2020, 14:12 WIB
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan penjelasan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan penjelasan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Kementerian Perindustrian untuk mengizinkan pelaku industri tetap beroperasi melalui Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) di tengah pandemi Covid-19, mendapatkan banyak respons negatif dari masyarakat.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan, sejak diberlakukannya aturan tersebut, dirinya kerap mendapatkan kritikan dari masyarakat. Kritikan-kritikan tersebut diterima langsung melalui WhatsApp (WA) pribadi Agus.

Bahkan, Agus mengaku sempat dituding sebagai pembunuh massal, akibat masih memberikan izin kepada industri untuk beroperasi di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Ini 3 Alasan Investor Lebih Pilih Vietnam Ketimbang Indonesia

"Sejak awal Covid masuk kebijakan ini diambil, saya dapat kritikan bertubi-tubi masuk WA saya. (Katanya) Kemenperin pembunuh massal, membiarkan pabrik tetap beroperasi," ujar Agus dalam diskusi virtual, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Padahal menurutnya, langkah tersebut sangat diperlukan agar perekonomian nasional tidak terpuruk lebih dalam lagi akibat pandemi Covid-19.

Pria yang sempat menjabat sebagai Menteri Sosial itu menegaskan, pihaknya mengizinkan pelaku industri untuk tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Lelang Rumah Murah di Bekasi, Mulai Rp 133 Juta

Protokol tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemenperin Nomor 8/2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IOMKI.

Nantinya, perusahaan harus memberikan laporan melalui portal SINAS dengan menggunakan akun masing-masing.

Apabila ada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri sebanyak tiga kali periode, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI.

"Apakah ada pegawai buruh yang terpapar dan bagaimana menangani dalam SE sebelumnya kami tetapkan SOP dalam tangani jika diperusahaan ditemukan kasus," ucap Agus.

Baca juga: Minat Jadi Camat? Ini Besaran Gajinya



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X