Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Kompas.com - 12/08/2020, 20:07 WIB

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus mencermati dan mengambil tindakan tegas atas praktek eksploitasi kerja berkedok pemagangan. Sebab, tenaga magang banyak dipakai di perusahaan dan tidak terlindungi hak-hak kesejahteraannya.

"Selain harus memberikan jaminan kepastian hubungan kerja dan hak normatif, maka terhadap tenaga kerja magang tersebut juga berhak atas BLT dimaksud," ujarnya.

Mirah pun kembali mengusulkan, dari alokasi dana Rp 700 triliun untuk penanggulangan Covid-19 maka dana sebesar Rp 31 triliun untuk BLT bagi pekerja sebaiknya ditambah, baik dari jumlah nominal per bulan maupun dari jangka waktu pemberian BLT.

Baca juga: Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji

"Alasannya untuk dapat meningkatkan daya beli pekerja di masa pandemi Covid-19. Beban hidup masyarakat semakin berat akibat kenaikan tarif listrik, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk biaya kuota internet untuk program pembelajaran jarak jauh," ujarnya.

Selain itu, Mirah Sumirat juga menegaskan perlunya memaksimalkan fungsi pengawasan di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk di tingkat provinsi/kabupaten dan kota. Juga memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagai "desk pengaduan" bagi pekerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merdeka Finansial: Bisa Memisahkan Kebutuhan dan Keinginan

Merdeka Finansial: Bisa Memisahkan Kebutuhan dan Keinginan

Earn Smart
Garuda Indonesia Ajukan Rekognisi Putusan Homologasi di AS

Garuda Indonesia Ajukan Rekognisi Putusan Homologasi di AS

Whats New
Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Whats New
Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Whats New
Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Whats New
Dorong Akses Kesehatan 'Real Time', AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Dorong Akses Kesehatan "Real Time", AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Whats New
Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Rilis
Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Earn Smart
Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Whats New
Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Whats New
Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Whats New
Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Whats New
Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Whats New
Masyarakat Sebut Pertalite 'Harga Baru' Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Masyarakat Sebut Pertalite "Harga Baru" Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Whats New
Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.