Ketimpangan Akses Internet Jadi Masalah, Target Inklusi Keuangan Bisa Tak Tercapai

Kompas.com - 20/10/2020, 17:58 WIB
Layanan Keuangan Tanpa Kantor KONTAN/DANIEL PRABOWOLayanan Keuangan Tanpa Kantor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom bidang ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, ketimpangan jadi salah satu penghambat inklusi keuangan yang harus segera diselesaikan.

Meurutnya, jika tidak segera diselesaikan, target Indonesia mencapai tingkat inklusi keuangan di atas 90 persen pada 2024 mendatang bisa saja tidak tercapai.

"Tantangannya adalah ketimpangan akses ekonomi digital di daerah 3T (terluar, terisolir, tertinggal)," kata Nailul dalam dialog industri Tempo secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Ekonom: Inklusi Keuangan Bukan Cuma Soal Punya Rekening, tapi Akses Kreditnya...

Nailul menuturkan, Indonesia masih mengalami ketimpangan di bagian ketersediaan dan pengadaan internet.

Hal itu terlihat saat sekolah dari rumah (school from home) di masa pandemi diberlakukan. Beberapa siswa tak dapat mengakses layanan internet seperti siswa lainnya.

Bicara soal ketimpangan, kata Nailul, ada tiga aspek. Aspek tersebut meliputi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penggunaannya. Ketiganya ini perlu disejajarkan dan berjalan beriringan agar ketimpangan bisa diatasi.

"Soal Infrastruktur, pemerintah boleh lah sudah membangun palapa ring. Soal SDM, Kemkominfo sudah mengadakan beberapa kali pelatihan. Masalahnya adalah di penggunaannya inilah yang belum optimal. Harus ada campur tangan pelaku industri," sebutnya.

Baca juga: Kejar Target Inklusi Keuangan 90 Persen, Ini Strategi OJK

Lebih lanjut dia menuturkan, teknologi finansial (tekfin) bisa menjadi salah satu yang mengakselerasi inklusi keuangan dengan mengandalkan infrastruktur yang telah ada.

"Ini bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi digital. Tapi akses tekfin di wilayah 3 T inilah yang sebetulnya (menjadi) kunci. Seperti kita tahu, di luar Pulau Jawa itu ketimpangan inklusifitasnya sangat tinggi," pungkas dia.

Informasi saja, pada 28 Januari 2020 silam, Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X