Menhub: Penggunaan Drone Perlu Didukung Regulasi yang Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan sistem teknologi pesawat udara tanpa awak (drone) semakin berkembang. Ke depan drone tidak hanya digunakan untuk keperluan militer, hobi, fotografi, pemetaan, atau dokumentasi semata.

Diharapkan ke depannya drone bisa menyediakan koneksi internet di daerah terpencil bahkan mendukung aktivitas pengiriman logistik ke suatu daerah.

Melihat kondisi ini Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai drone dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Baca juga: Pengusaha Penyewaan Drone Ini Gratiskan Biaya untuk Penyemprotan Disinfektan

Namun jika tidak diatur dan dikelola secara tepat maka drone dapat menimbulkan masalah.

Untuk itu perlu perlu pengaturan yang baik melalui regulasi seperti halnya untuk pesawat berawak, namun dengan pendekatan berbeda.

"Drone dapat berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Drone menjadi salah satu dari lima peringkat ancaman teratas untuk keselamatan penerbangan, orang, dan aset di darat," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12/2020).

Menurut Budi, perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan mitigasi risiko guna memastikan kepatuhan keselamatan, keamanan, dan layanan penerbangan.

Sebab, nantinya drone beroperasi di wilayah udara yang sama dengan pesawat berawak.

Baca juga: Wabah Corona Merebak, Permintaan Drone untuk Pertanian Melonjak

Atas dasar itu regulasi yang sama juga harus diterapkan pada pengoperasian drone, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

“Regulasi yang dimaksud adalah sertifikasi maskapai penerbangan untuk drone yang mengangkut barang, sertifikasi tipe, registrasi dan identifikasi, serta manajemen lalu lintas terintegrasi," kata mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu.