Indef: Bansos Harus Bisa Tingkatkan Produktifitas Pekerja, Bukan Cuma Jadi "Saweran

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah untuk mengubah skema bantuan sosial yang dicanangkan dalam program PEN.

Bukan hanya melakukan transfer semata, bantuan tersebut hendaknya diberikan untuk menangani persoalan di sektor pekerja, seperti kurang lahan pekerjaan dan fenomena dipecat dari kantor.

Pemberian bantuan yang terkonsentrasi ini bakal meningkatkan produktifitas pekerja, yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Faisal Basri Usulkan Bansos Covid-19 Disalurkan dalam Bentuk Uang Tunai, Ini Alasannya

"Harusnya para penerima juga diberi pendampingan dan akses informasi yang baik, tak hanya sekadar memberi bantuan, namun juga menciptakan ekosistem yang meningkatkan produktivitas para pekerja," kata Enny dalam siaran pers, Selasa (29/12/2020).

Enny berpendapat, pemberian bansos yang digulirkan pemerintah nyatanya belum mampu menjawab persoalan itu. Mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp 2,4 juta, hingga bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Dana yang seharusnya produktif, seolah-olah hanya menjadi dana perlindungan sosial.

"Seolah seperti saweran untuk survival bertahan hidup," imbuhnya.

Karena seperti dana perlindungan sosial, peran pemerintah seolah selesai usai dana ditransfer ke penerima. Padahal pemerintah belum mengetahui pasti sejauh apa dana tersebut dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.

Untuk itu, kata Enny, konsep penyaluran bansos ini harus jelas dari awal, apakah untuk meningkatkan produktifitas, atau untuk perlindungan sosial semata.

Baca juga: Ini Penyebab Dana BLT UMKM Diblokir oleh Bank Penyalur

"Kalau yang sekarang ini kesannya kalau sudah disalurkan, ya selesai. Padahal nggak. Kemudian apakah itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional ini tidak jelas ukuran maupun indikator keberhasilannya, efektivitasnya bagaimana?" pungkas Enny.

Sebagai informasi, program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha, serta padat karya.

Kemenaker menyiapkan anggaran Rp 500 miliar untuk tiga program, yakni program TKM, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur.

Program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan wirausaha, serta padat karya yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi dampak dari pandemi.