Soal Lockdown Akhir Pekan, Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Ini ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta buka suara terkait usulan lockdown akhir pekan untuk wilayah zona merah dan oranye Covid-19. Opsi yang disampaikan oleh seorang anggota DPR RI itu dinilai terlalu mendadak untuk dilasanakan.

Ketua Badan Pimpinan PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono meminta kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk tidak menerapkan suatu kebijakan secara tiba-tiba. Sebab itu mengakibatkan pelaku usaha kesulitan untuk beradaptasi.

"Kita memang sangat berharap setiap kebijakan-kebijakan ini jangan sifatnya kejutan-kejutan, yang kemudian kita harus gagap-gagap untuk merespons," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Garuda Angkut Komoditas Manggis dari Padang ke China

Menurut Sutrisno, perhotelan dan restoran yang telah terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19, akan menjadi sektor usaha paling terpukul dengan opsi lockdown akhir pekan.

Salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Sutrisno ialah sudah adanya pesanan hotel atau ruangan yang dilakukan masyarakat pada tanggal-tanggal akhir pekan.

"Kalau (lockdown akhir pekan) dilakukan secara mendadak ini tidak mudah. Kita harus kembalikan seluruh uang muka yang kita terima," ujarnya.

Apabila memang opsi lockdown akhir pekan diadopsi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sutrisno meminta sejumlah hal untuk dilakukan.

Baca juga: Menko Airlangga: Sinyal Pemulihan Ekonomi Sudah Terlihat...

Misalnya pengecualian bagi restoran yang sudah menerapkan protokol kesehatan untuk dapat tetap beroperasi sampai dengan pukul 21.00, dan kapasitas duduk makan menjadi 50 persen.

"Yang kedua Pemda DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait seyogyanya melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan mendisiplinkan masyarakat, terutama pada klaster utama penularan, ditingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan," tuturnya.

Ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperbanyak fasilitas umum cuci tangan, penyediaan masker dan jika mungkin adalah face shield ditengah masyarakat terutama di klaster utama penular.

"Khusus untuk pusat perbelanaan dapat disediakan GeNose," kata dia.

Lalu, Sutrisno meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat kebijakan yang bersifat sama rata terhadap pelaku usaha, sebab dinilai akan memperburuk situasi ekonomi.

"Mohon dipertimbangkan kelonggaran bagi pelaku usaha yang sudah dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan," kata dia.

Baca juga: Jebloknya Ekonomi Indonesia Dorong Rupiah Melemah

Terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menyediakan skema bantuan bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang terdampak kebijakan pengetatan.

PHRI DKI Jakarta meminta empat keringanan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni setoran pajak restoran digunakan untuk menolong pelaku usaha, pembebasan PBB untuk hotel dan restoran independen, pembebasan pajak relame hotel dan restoran, serta pengurangan pembiayaran biaya listrik dan air.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji usulan lockdown atau karantina wilayah selama akhir pekan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan usulan mengenai lockdwon di akhir pekan berasal dari anggota DPR RI, Saleh Daulay, yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki. 

Namun Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menerapkan aturan lockdown akhir pekan di Ibu Kota.

Alasannya, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid 2.

Dalam aturan PSBB atau PPKM jilid 2 yang kini diterapkan, tidak ada ketentuan untuk melakukan lockdown pada akhir pekan.

Baca juga: LMAN Siapkan Rp 11 Triliun untuk Danai Pembebasan Lahan 77 PSN