Tak Hanya Vaksin, Ini Kunci Pemulihan Ekonomi Bisa Lebih Cepat Menurut Kemenkeu

Kompas.com - 24/02/2021, 13:08 WIB
Ilustrasi Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pandemi Covid-19 bisa lebih cepat ditangani sehingga proses pemulihan ekonomi pun bisa lebih cepat terjadi.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir mengatakan, saat ini jumlah penambahan kasus harian serta tingkat fatalitas atau kematian akibat Covid-19 di Indonesia trennya sudah menurun.

Selain itu, pemerintah sudah menjalankan program vaksinasi agar pemulihan ekonomi bisa terjadi lebih cepat.

Baca juga: Vaksin Mandiri Dilarang Diperjualbelikan untuk Umum

"Vaksinasi bukan satu-satunya, Indonesia sudah berusaha menjadi yang pertama dalam konteks melakukan vaksinasi, tapi selalu ada constrain, dan Indonesia di antara negara berkembang termasuk yang cukup progresif," ujar Hidayat dalam diskusi virtual, Rabu (24/2/2021).

Selain vaksinasi, beberapa cara agar pandemi bisa segera berakhir yakni dengan penerapan protokol kesehatan, seperti penerapan memakai masker, menjaga jara, dan mencucui tangan dengan sabun (3M), serta penerapan testing, tracing, dan treatment (3T).

"Kadang dalam beberapa kondisi herd immunity akan lebih lama, tapi kalau ini dilakukan, wabah akan terkendali lebih cepat, confidence untuk melakukan aktivitas jadi tercipta, dan ini menjadi faktor penting yang harus dilanjutkan," jelas dia.

Dari sisi stimus perekonomian, Hidayat mengatakan, Indonesia sudah cukup memberikan dukungan dengan pelebaran defisit anggaran.

Pada 2020 lalu, defisit anggaran yang tadinya ditargetkan di kisaran 1,76 persen realisasinya diperlebar menjadi 6,09 persen atau Rp 956,3 triliun.

Baca juga: Eijkman Akan Beri Bibit Vaksin Merah Putih ke Bio Farma pada Maret 2021

Sementara tahun ini, defisit anggaran direncanakan sektiar 5,5 persen dari PDB atau setara dengan Rp 971,2 persen.

Hingga Januari 2021, defisit anggaran terealisasi sebesar 0,26 persen dari PDB atau sebesar Rp 45,7 triliun.

"Konsekuensinya debt to GDP ratio (rasio utang terhadap PDB) meningkat, tapi konsolidasi yang dilakukan cukup panjang, sehingga itu tidak terlalu tinggi (untuk di Indonesia). Sehingga ketika dibutuhkan, kita ada ruang fiskal untuk meningkatkan defisit lebih longgar, lebih baik, dan terkontrol," jelas Hidayat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X