Emiten yang Akan Delisting dari Bursa Wajib Buyback Saham, Bagaimana Aturannya ?

Kompas.com - 15/03/2021, 16:30 WIB
Ilustrasi BEI KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIlustrasi BEI

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan terbuka yang akan delisting atau berubah menjadi perusahaan tertutup (go private) untuk melakukan buyback saham yang dimiliki publik.

Hal ini tertuang dalam aturan Nomor 3 /POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

Delisting merupakan penghapusan pencatatan saham perusahaan di BEI, yang sekaligus menjadikan perusahaan menjadi tertutup.

Baca juga: Cerdas Investasi Saham agar Tak Buntung, Jangan Pakai "Uang Panas"

 

Delisting bisa terjadi melalui dua cara, yakni secara sukarela oleh perusahaan (voluntary delisting), atau berdasarkan perintah OJK / permohonan BEI (forced delisting).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, berdasarkan Peraturan BEI Nomor I-I, salah satu syarat delisting atas permohonan perusahaan tercatat (voluntary delisting) adalah perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui rencana voluntary delisting.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Harga pembelian saham tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-I. Adapun pelaksanaan kewajiban buyback dalam rangka Delisting atas perintah OJK atau permohonan Bursa akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021,” kata Nyoman kepada Wartawan, Senin (15/3/2021).

Penentuan harga pembelian saham dilakukan berdasarkan, harga tertinggi di Pasar Reguler selama 2 tahun terakhir, memperhitungkan faktor penyesuaian, dan berdasarkan nilai wajar penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam.

“Berdasarkan Pasal 108 POJK 3/2021, ketentuan tersebut mulai berlaku sejak POJK 3/2021 diundangkan. Dengan demikian, maka kewajiban buyback tersebut sudah berlaku sejak 22 Februari 2021,” ujarnya.

Baca juga: Simak Tips Investasi Saham di Awal Tahun 2021

Nyoman mengatakan, jika emiten tidak melakukan buyback seperti yang tertuang dalam aturan OJK tersebut maka akan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 POJK 3/2021.

Berdasarkan aturan tersebut, pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan pencabutan izin orang perseorangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

Whats New
Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Whats New
Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Whats New
Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Whats New
Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Work Smart
Ciptakan 'Link and Match' Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Ciptakan "Link and Match" Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Rilis
Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Whats New
Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Spend Smart
[TREN FILM KOMPASIANA] 'Racket Boys', Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | 'Them', tentang Rasisme dan Kengeriannya

[TREN FILM KOMPASIANA] "Racket Boys", Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | "Them", tentang Rasisme dan Kengeriannya

Rilis
JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

Whats New
Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Whats New
Langgar Ketentuan, KKP Amankan Kapal RI di Selat Makassar

Langgar Ketentuan, KKP Amankan Kapal RI di Selat Makassar

Whats New
Ini Strategi JICT Berantas Praktik Pungli

Ini Strategi JICT Berantas Praktik Pungli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X