Menaker Ida Inginkan SIPK Bisa seperti Worknet Korea Selatan

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya menginginkan sistem informasi pasar kerja (SIPK) bisa mengikuti Worknet (SIPK Korea Selatan) yang sudah berada pada level advance.

"Sistem informasi pasar kerja kita harus didorong lebih kuat lagi. Setidak-tidaknya menuju sistem pasar kerja ideal seperti di Korea Selatan yang memiliki lima karakteristik, yaitu relevan, andal, efisien, berfokus pada klien, dan komprehensif," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat memaparkan Grand Design Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penciptaan dan pemenuhan pasar kerja 2021 di masa pandemi Covid-19 dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Ida menyebut, SIPK Indonesia saat ini masih belum optimal, ideal, serta terbatas. Hasil studi Bappenas dan Bank Dunia (2020) menunjukan, SIPK Indonesia berada pada tingkat dasar menuju menengah.

Baca juga: Sempat Tertunda Karena Pandemi, Kemnaker Dorong CPMI Dapatkan Kartu Prakerja

Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan upaya membangun SIPK yang ideal untuk mempercepat upaya pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, layanan informasi pasar kerja yang disediakan terbatas, sedikit pemangku kepentingan terlibat, dan kualitas dan variasi data terbatas.

“Tentu (SIPK-red) membutuhkan perbaikan dan kami mohon dukungan Komisi IX DPR terkait upaya kami membangun sistem informasi pasar kerja yang ideal," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Ida menambahkan, permasalahan pasar kerja di Indonesia adalah missmatch antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja, job matching yang kurang efisien, kurangnya jumlah tenaga kerja yang sesuai kebutuhan kerja, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Tak Ingin BLK Lahirkan Pengangguran Baru

Walau demikian, pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya pada masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

"Contoh, pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kemarin menjadi modal awal integrasi sistem pasar kerja yang baik," katanya.