Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras, Ini Alasannya

Kompas.com - 24/03/2021, 15:09 WIB
Sejumlah petani dan anggota Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) DPC Kabupaten Purbalingga melakukan aksi menolak rencana impor beras di Desa Brobot, Bojongsari, Purbalingga, Jateng, Selasa (23/03/2021). Perpadi Purbalingga mengkhawatirkan rencana impor beras akan semakin menekan harga gabah kering panen yang saat ini turun dari Rp4.300 menjadi Rp3.500 per kilogram akibat rendahnya penyerapan yang berbarengan dengan panen raya pada bulan maret ini. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/rwa. ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIASejumlah petani dan anggota Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) DPC Kabupaten Purbalingga melakukan aksi menolak rencana impor beras di Desa Brobot, Bojongsari, Purbalingga, Jateng, Selasa (23/03/2021). Perpadi Purbalingga mengkhawatirkan rencana impor beras akan semakin menekan harga gabah kering panen yang saat ini turun dari Rp4.300 menjadi Rp3.500 per kilogram akibat rendahnya penyerapan yang berbarengan dengan panen raya pada bulan maret ini. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI melihat adanya potensi maladministrasi dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak satu juta ton.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, indikasi tersebut dikarenakan pihaknya tak melihat ada indikator yang mengharuskan keran impor beras dibuka, baik itu dari sisi produksi maupun harga beras.

"Ombudsman mencermati adanya potensi mal administrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Impor Beras untuk Siapa?

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Saat ini stok beras di Perum Bulog, penggilingan, pedagang, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) hingga hotel, restoran, kafe (horeka) mencapai 6,79 juta ton. Maka, stok beras nasional diyakini masih relatif aman.

Begitu pula dari sisi harga beras nasional yang berhasil terjaga stabil dalam tiga tahun terakhir atau sejak pertengahan 2018 hingga 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 7 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia

Oleh sebab itu, Yeka menyoroti mekanisme pada rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memutuskan kebijakan impor beras.

Sebab seharusnya rencana impor diputuskan berbasiskan data yang valid dengan memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini. Ia bilang, hal ini akan didalami oleh Ombudsman RI.

"Sehingga kami melihat bahwa ini jangan-jangan ada yang salah dalam memutuskan kebijakan impor," katanya.

Selain itu, Ombudsman RI juga melihat adanya maladministrasi dalam manajemen stok beras di Perum Bulog. Lantaran tak seimbang antara penyerapan dan penyaluran beras.

Baca juga: Banyak Orang yang Diet Keto, Mengapa Pemerintah Tetap Impor Beras?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.