Ada Larangan Mudik, Pesawat hingga Kapal Laut Tak Boleh Angkut Penumpang pada 6-17 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan melarang pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, kereta api sepanjang 6-17 Mei 2021.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari putusan pemerintah melarang mudik Lebaran di 2021.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca juga: Peraturan Terbit, Pemerintah Resmi Larang Mudik Lebaran Tahun Ini

"Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi dimulai pada 6 Mei-17 Mei 2021," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/4/2021).

Pada moda transportasi darat pelarangan diberlakukan terhadap kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang.

Kemudian pelarangan bagi kendaraan bermotor pribadi dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor.

Serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga dilarang.

Pada moda transportasi laut, larangan berlaku untuk semua kapal penumpang.

Baca juga: Kemenhub Minta Pekerja Migran Tak Balik ke RI Selama Masa Larangan Mudik

Sementara pada moda transportasi udara pelarangan berlaku untuk seluruh angkutan udara niaga dan bukan niaga.

Serta pada moda transportasi kereta api, larangan penggunaan sarana transportasi perkeretaapian berlaku untuk perjalanan kereta api antarkota dan kereta api perkotaan untuk angkutan penumpang.

Pengecualian pelarangan pergerakan transportasi

Kendati demikian, pemerintah memberikan sejumlah pengecualian bagi orang-orang tertentu yang akan melakukan perjalanan di periode pemberlakuan larangan mudik.

Oleh sebab itu, sejumlah moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api ada yang masih diperbolehkan beroperasi, namun secara terbatas dan dengan persyaratan tertentu.

Adapun pihak yang masih dapat berpergian adalah yang memiliki kepentingan pekerjaan atau perjalanan dinas. Ini berlaku bagi ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta.

Baca juga: Larangan Mudik, Kemenhub: Mobil Barang Tak Boleh Angkut Penumpang!

Hanya saja izin bepergian akan diberikan bila ada surat tugas dari pimpinannya dengan tanda tangan basah dan cap basah.

Selain itu pengecualian karena keperluan mendesak, seperti kunjungan keluarga yang sakit atau kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia.