Proposal Sri Mulyani 2022: Naikkan Pajak Orang Kaya hingga Tax Amnesty Jilid II

Kompas.com - 02/06/2021, 10:05 WIB
Menkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5/20w1) KemenkeuMenkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5/20w1)
|

Pajak karbon dan pajak minimum WP Badan

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini bakal mengubah sejumlah aturan pajak sebagai bentuk reformasi bidang perpajakan.

Sri Mulyani bakal lebih fokus memasukkan pajak karbon (carbon tax/environmental tax) secara lebih eksplisit dalam sumber penerimaan negara, mengingat perubahan iklim sudah menjadi isu yang sangat vital beberapa tahun belakangan.

Selanjutnya, pihaknya bakal menciptakan kesetaraan perpajakan untuk industri, sehingga bakal diberlakukan minimum tax approach untuk WP Badan supaya lebih patuh (compliance).

Selain itu, peningkatan kepatuhan yang menjadi salah satu pilar reformasi pajak akan berfokus pada penggantian sanksi pidana menjadi sanksi administratif bagi pengemplang pajak.

Tujuan penggantian sanksi bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan negara. Lebih dari itu, sanksi administrasi dianggap lebih mampu membuat APBN tumbuh berkelanjutan.

Sri Mulyani beralasan, seluruh dunia melalukan hal serupa untuk menggenjot penerimaan negara yang tergerus sepanjang 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Giant Tumbang, Bagaimana Nasib UMKM Mitra?

"Sat ini seluruh dunia juga melakukan eskalasi dari sisi collection karena mereka banyak yang defisitnya melonjak tinggi dan rasio utang publik yang tidak rasional," tegas wanita yang akrab disapa Ani ini.

Kendati demikian sebelum menjalankan kebijakan, dia akan melihat terlebih dahulu tren pajak global agar tak salah langkah. Yang pasti, basis pajak akan terus diperluas dan reformasi akan menyeluruh termasuk dari sisi sumber daya manusia, simplifikasi administrasi perpajakan, hingga IT.

"Penyusunan pelaksanaan saya rasa nanti akan dibahas saat kita membahas RUU KUP. Tapi kami melakukan untuk derivasi atau turunan dari UU Ciptaker tahun 2020 yang ada klaster perpajakan. Ini kami juga melakukan landasan yang makin baik," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Pajak Orang Kaya Akan Naik, Pengusaha: Apa Sudah Layak?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.