Mendagri Minta Pemda Percepat Belanja Modal, Ini Alasannya

Kompas.com - 02/06/2021, 12:00 WIB
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian tengah berada di Swissbel Hotel Jayapura, Senin (5/4/2021) KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIMendagri, Muhammad Tito Karnavian tengah berada di Swissbel Hotel Jayapura, Senin (5/4/2021)


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mempercepat belanja modal pada kuartal II 2021 ini.

Tito menegaskan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tak hanya itu, belanja pemerintah juga mampu memberikan stimulus bagi belanja pihak swasta.

Oleh karena itu, sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong agar pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi belanjanya.

Baca juga: Alokasikan Dana Rp 70 Triliun, Kementan Genjot Serapan KUR di Daerah

Dengan percepatan realisasi ini diharapkan dapat membuat uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat, sehingga mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga meningkat.

Peningkatan ini dinilai mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional. Peningkatan belanja modal pada kuartal kedua tahun 2021 ini dinilainya dapat langsung berdampak kepada masyarakat.

“Saya minta teman-teman kepala daerah, tolonglah lihat betul proporsi belanja modal,” ujarnya, sebagaimana dikutip dalam laman Serkab pada Rabu (2/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih jauh Tito mengingatkan agar belanja modal tersebut dilakukan melalui program padat karya sehingga banyak pihak yang menerima aliran dana tersebut, terutama UMKM. Namun, pengadaan barang dan jasa melalui UMKM juga mesti memperhatikan kualitas dan harga barang.

Baca juga: Maksimalkan Potensi Daerah, Sambas Siap Gelar Karpet Merah ke Investor

Sejalan dengan itu, Tito bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahkan sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

SE Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 ini ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada tanggal 11 Mei lalu.

“Jadi kita menandatangani surat edaran bersama yang ditandatangani 11 Mei yang lalu. Ada enam area yang kita sepakati untuk menjadi arahan atau pegangan terutama bagi pemerintah daerah,” ujar Tito.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X