Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Kompas.com - 07/03/2021, 13:38 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah pusat kini bisa ambil bagian dalam kebijakan penentuan tarif Retribusi dan Pajak Daerah.

Hal ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (PP 10/2021) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

“Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PP 10/2021.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Adapun penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Presiden, yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3). Terkait hal ini, Peraturan Presiden paling sedikit mengatur sejumlah hal.

Pertama, mengenai proyek strategis nasional yang mendapat fasititas penyesuaian tarif. Kedua, jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan.

Baca juga: Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Ketiga, besaran penyesuaian tarif. Keempat, mulai berlakunya penyesuaian tarif. Kelima, jangka waktu penyesuaian tarif. Keenam, daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

Ketentuan berikutnya, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

“Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali,” tulis Pasal 3 ayat (6).

Prosedur penyesuaian tarif Retribusi dan Pajak Daerah

Adapun penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi ini bisa diajukan kepada Menteri Keuangan, oleh Menteri/pimpinan lembaga selaku penanggung jawab proyek strategis nasional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Whats New
RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

Whats New
Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Whats New
Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

BrandzView
Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Whats New
Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Whats New
Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Whats New
Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Whats New
Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung 'Dioper' di Padalarang

Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung "Dioper" di Padalarang

Whats New
Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Whats New
Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Whats New
Menhan Madagaskar Temui Luhut Bahas Isu Keamanan Perairan Strategis

Menhan Madagaskar Temui Luhut Bahas Isu Keamanan Perairan Strategis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.