Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Kompas.com - 17/06/2021, 05:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mencabut status pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilayangkan kepada PT Sepatu Bata Tbk (BATA) pada 20 Mei 2021.

Menanggapi hal itu, Direktur BATA Hatta Tutuko menjelaskan bahwa utang yang dilakukan oleh perusahaan merupakan utang bisnis dan dianggap normal. Malahan, ungkap dia, BATA hingga kini masih memutuskan untuk berutang.

"Utang itu adalah sifatnya utang bisnis. Memang sampai saat ini kita harus berutang, utang dagang, itu normal yang kita bayar," ujarnya melalui paparan kinerja perusahaan secara daring, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Meskipun berutang, pihak BATA tetap tidak khawatir. BATA mengklaim kondisi keuangan perusahaan masih tergolong sehat sehingga PN Jakpus memutuskan untuk mencabut status PKPU tersebut.

"Kita tidak melihat kekhawatiran itu karena keuangan kita sehat. Terbukti PKPU juga membatalkan prosesnya karena melihat laporan keuangan kita di posisi yang sehat dan tidak mengkhawatirkan," kata Hatta.

Pihak produsen sepatu ternama ini juga memastikan bahwa BATA tidak melakukan penambahan modal dari luar.

"Apakah perlu financing? Tidak, tidak sampai sana. Tidak ada financing yang sifatnya dari luar. Kita tetap bisnis seperti biasa, ada keuntungan kita pakai untuk perkuat bisnis kita," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Maret lalu, BATA harus menghadapi urusan hukum karena mendapat gugatan PKPU dari Hasiholan Tytusano Parulian melalui kuasa hukumnya Agus Setiawan. Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 114/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst.

Baca juga: Sepatu Bata Lunasi Utang, PN Jakarta Cabut Status PKPU

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Agus dalam petitumnya meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh permohonannya.

Selain itu, penggugat juga meminta pengadilan untuk mengangkat dan menunjuk hakim dari Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses PKPU tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Whats New
Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Whats New
Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Whats New
APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Whats New
Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.