Indonesia Perlu "Blue Economy", Apa Itu?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang dikelilingi lautan, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar.

Potensi itu bukan hanya dari sisi sumber daya perikanan, namun juga potensi untuk menjadi sumber energi bersih dan terbarukan karena laut sangat kaya akan sinar matahari dan angin.

Ia bilang, lebih dari 70 persen cahaya matahari yang diterima bumi berada di bawah laut, serta hampir 90 persen energi angin di dunia berada di laut.

Baca juga: Berkunjung ke RI, Menteri Kelautan Perancis Soroti Isu Sampah Plastik

Oleh sebab itu, kata Suharso, diperlukan konsep ekonomi biru atau blue economy dalam upaya pemanfaatan laut yang dimiliki Indonesia. Sehingga seiring dengan pemanfaatan laut, ekosistem laut pun tetap terjaga.

"Laut memiliki potensi energi surya dan angin yang sangat besar sebagai sumber energi bersih dan terbarukan," ujar dia dalam webinar Alumni Swedia tentang Penguatan Blue Economy Pasca-Pandemi Covid-19, Minggu (15/8/2021).

Suharso menjelaskan, istilah blue economy tidak sama persis dengan green economy atau ekonomi hijau. Bila green economy fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diiringi dengan penurunan risiko kerusakan lingkungan, sedangkan blue economy lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan.

"Bank Dunia mendefinisikan blue economy sebagai suatu konsep yang mendorong penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas ekonomi dan ekosistem laut," jelas dia.

Ia mengatakan, Indonesia sendiri memiliki potensi kelautan yang besar, di antaranya sebagai negara dengan hasil tangkapan ikan terbesar kedua di dunia, setelah China. Kontribusi sektor perikanan mencapai 29,6 dollar Amerika Serikat atau 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Kontribusi itu jauh lebih besar ketimbang negara tetangga seperi Filipina dan Thailand, yang sektor perikanannya hanya menyumbang 1 persen dari PDB.

Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yakni mencapai 95.000 kilometer. Namun, potensi besar yang dimiliki sektor kelautan Indonesia ini pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan lagi seiring dengan penerapan konsep blue economy.

"Secara geopolitik dan geostrategis bagi Indonesia blue economy dapat dimaknai dengan kapasitas kewilayahan laut yang memberikan posisi Indonesia sedemikian rupa strategis berbasis kelautan," kata dia.

Menurut Suharso, tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan Indonesia dalam mendorong blue economy adalah pencemaran laut dengan limbah, mulai dari limbah industri, rumah tangga, hingga plastik. Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, setelah China.

Baca juga: Lepas Ekspor Pertanian ke 61 Negara, Jokowi: Menandai Kebangkitan Ekonomi Nasional...

Tantangan tersebut, lanjutnya, menjadi pemantik untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak menghasilkan limbah berlebih yang dapat merusak laut, sehingga dapat turut serta menjaga ekosistem kelautan Indonesia.

"Sudah saatnya Indonesia memerlukan penerapan ilmu ekonomi dengan strategi yang jelas dan terarah agar dapat memelihara dan memaksimalkan potensi laut Indonesia yang luar biasa besarnya itu," ucap Suharso.

Sementara itu, Ketua Alumni Swedia Dothy menambahkan, pentingnya mengeksplorasi potensi dan strategi implementasi konsep blue economy di Indonesia. Lewat blue economy diharapkan pembangunan yang berkelanjutan bisa mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Covid-19.

"Ini sangat potensial mengingat berlimpahnya sumber daya sektor maritim dan bahari Indonesia, serta sangat kontekstual saat ini, karena negeri kita butuh pengungkit kebangkitan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam situasi Pandemi Covid-19,” kata Dothy.

Baca juga: Naik 4,15 Persen, Ekspor Kelautan dan Perikanan RI Capai Rp 25 Triliun