Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Cukai Khusus Industri HPTL, Ini Alasannya

Kompas.com - 13/09/2021, 15:22 WIB
Rully R. Ramli,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu membuat aturan cukai khusus bagi industri hasil produk tembakau lainnya (HPTL). Pasalnya, industri ini memiliki sejumlah perbedaan dengan industri hasil tembakau rokok.

Ketua Umum Koalisi Bebas TAR Ariyo Bimmo mengatakan, pengenaan cukai seharusnya ditetapkan berdasarkan profil risiko produk.

Produk HPTL dinilai memiliki risiko yang lebih rendah ketimbang rokok.

Baca juga: Minta Pemerintah Lindungi Pekerja Tembakau, Bos HMSP Berharap Tarif Cukai Tak Naik

Sejumlah negara, seperti Filipina ataupun Selandia Baru disebut telah menetapkan aturan cukai produk tembakau yang disesuaikan dengan profil risikonya.

"Semangat pengawasan cukai adalah soal profil risiko. Saat risiko suatu produk lebih rendah, penghitungan seharusnya dibedakan dan lebih rendah," kata Ariyo, dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Selain itu, produk HPTL dinilai dapat menekan konsumsi rokok. Oleh karenanya, Ariyo mendorong pemerintah untuk menggelontorkan insnetif bagi industri HPTL.

"Sehingga perokok dewasa bisa mendapat akses produk rendah risiko," ujar Ariyo.

Pelaku usaha industri HPTL mengaku khawatir dengan rencana kenaikan target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan.

Baca juga: Gudang Garam Bakal Naikkan Harga Rokok Menyusul Rencana Kenaikan Tarif Cukai

Pasalnya, rencana tersebut berpotensi semakin membebani kinerja industri HPTL.

Ketua Asosiasi Pengusaha Penghantar Nikotin Indonesia (Appnindo) Roy Lefrans mengatakan, saat ini industri HPTL tengah menghadapi beban pelemahan daya beli di tengah pandemi.

Ini telah berdampak terhadap pengurangan produksi hingga penutupan permanen toko HPTL.

"Produksi yang turun, otomatis membuat produsen mengerem pemesanan cukai," katannya.

Oleh karena itu, Roy berharap pemerintah lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan terkait cukai.

Baca juga: Gara-gara Cukai Rokok Naik, Laba Bersih HM Sampoerna Turun 15,4 Persen di Semester I 2021

Pilihan mempertahankan beban cukai dinilai sebagai opsi yang paling tepat untuk kondisi saat ini.

Selain itu, mempertahankan beban cukai HPTL juga dapat berguna untuk membatasi peredaran HPTL ilegal.

Mengacu data Bea Cukai Kementerian Keuangan tahun 2018, tercatat ada 218 penindakan terhadap produk HPTL ilegal dengan nilai barang hasil penindakan (BHP) senilai Rp 1,59 miliar.

"Sedangkan pada 2019, penindakan menurun menjadi 104 kasus dengan nilai BHP Rp 522 juta. Hal itu sedikit banyak mencerminkan pelaku HPTL cukup patuh membayar cukai," ucap Roy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah 'Ambles', Pemerintah Sebut Masih Lebih Baik dari Ringgit dan Yuan

Rupiah "Ambles", Pemerintah Sebut Masih Lebih Baik dari Ringgit dan Yuan

Whats New
Perkuat Struktur Pendanaan, KB Bank Terima Fasilitas Pinjaman 300 Juta Dollar AS Dari Korea Development Bank

Perkuat Struktur Pendanaan, KB Bank Terima Fasilitas Pinjaman 300 Juta Dollar AS Dari Korea Development Bank

BrandzView
Menko Airlangga Sebut Indonesia Belum Selesai Hadapi 'Global Shock'

Menko Airlangga Sebut Indonesia Belum Selesai Hadapi "Global Shock"

Whats New
Sanksi Menanti Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan

Sanksi Menanti Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan

Whats New
Relaksasi WFH untuk ASN Dinilai Tak Pengaruhi Arus Balik Lebaran

Relaksasi WFH untuk ASN Dinilai Tak Pengaruhi Arus Balik Lebaran

Whats New
Kemenaker Terima 1.475 Aduan Masalah THR, Paling Banyak terkait THR Tidak Dibayar

Kemenaker Terima 1.475 Aduan Masalah THR, Paling Banyak terkait THR Tidak Dibayar

Whats New
Menteri PUPR: Pemindahan ASN ke IKN Setelah Upacara 17 Agustus

Menteri PUPR: Pemindahan ASN ke IKN Setelah Upacara 17 Agustus

Whats New
IHSG Ambles, BEI: Tensi Geopolitik Pengaruhi Pergerakan Indeks

IHSG Ambles, BEI: Tensi Geopolitik Pengaruhi Pergerakan Indeks

Whats New
Ekonomi Indonesia Dinilai Cukup Kuat Redam Dampak Potensi Konflik Pascaserangan Iran

Ekonomi Indonesia Dinilai Cukup Kuat Redam Dampak Potensi Konflik Pascaserangan Iran

Whats New
Simak, Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Simak, Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 16 April 2024

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 16 April 2024

Spend Smart
'Skenario' Konflik Iran dan Israel yang Bakal Pengaruhi Harga Minyak Dunia

"Skenario" Konflik Iran dan Israel yang Bakal Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Whats New
Ekonomi China Tumbuh 5,3 Persen pada Kuartal I-2024

Ekonomi China Tumbuh 5,3 Persen pada Kuartal I-2024

Whats New
Resmi Melantai di BEI, Saham MHKI Ambles 9,3 Persen

Resmi Melantai di BEI, Saham MHKI Ambles 9,3 Persen

Whats New
Harga Bahan Pokok Selasa 16 April 2024, Harga Cabai Rawit Merah Naik

Harga Bahan Pokok Selasa 16 April 2024, Harga Cabai Rawit Merah Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com