Banyak Utang, Debitor BLBI Kaharudin Ongko Dicegah ke Luar Negeri

Kompas.com - 21/09/2021, 15:18 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mencegah salah satu debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kaharudin Ongko ke luar negeri.

Pencegahan dilakukan karena Kaharudin belum melunasi utang senilai Rp 8,2 triliun yang diterima pada tahun 1998 lalu untuk menyelamatkan Bank Umum Nasional (BUN) dan Bank Arya Panduarta.

Pencegahan merupakan bagian dari upaya paksa penagihan utang.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Berbagai Pernyataan Obligor/Debitor BLBI, Ada yang Ngaku Tak Punya Utang

"Dilakukan upaya paksa yang telah dilakukan oleh PUPN terhadap debitur melalui surat paksa dan pencegahan bepergian ke luar negeri," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers progres pelaksanaan tugas Satgas BLBI, Selasa (21/9/2021).

Bendahara Negara ini menjelaskan, upaya paksa dilakukan lantaran pembayaran utang oleh Kaharudin sangat kecil.

Padahal, utang Kaharudin pada negara mencapai Rp 8,2 triliun dan sudah ditagih terus-menerus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sejak tahun 2008.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami lakukan penagihan utang yang sekarang telah diserahkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yakni BUN yang mendapat BLBI. Tapi sampai saat ini tingkat pengembalian atas utang-utang yang bersangkutan sangat kecil sehingga dilakukan upaya paksa," ucap Sri Mulyani.

Selain pencegahan, pemerintah telah melakukan eksekusi terhadap sebagian jaminan kebendaan Kaharudin Ongko.

Baca juga: Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Aset tersebut berupa aset tetap maupun aset bergerak yang diserahkan oleh Kaharudin sesuai perjanjian MRNIA yang ditandangani tanggal 18 Desember 1998.

Kemudian pada tanggal 20 September 2021, pihaknya sudah menyita dan mencairkan sebagian harta Kaharudin Ongko dalam bentuk escrow account di salah satu bank swasta nasional. Sejak kemarin sore, Senin (20/9/2021), dana tersebut sudah masuk ke dalam kas negara.

Terdapat dua escrow account Kaharudin Ongko yang dicairkan negara, yakni escrow account di dengan jumlah Rp 664,9 juta dan escrow account dalam bentuk dollar AS senilai 7,63 dollar AS atau Rp 109,5 miliar.

Total uang yang sudah masuk kas negara mencapai Rp 110,17 miliar.

"PUPN akan terus melakukan penagihan melalui eksekusi dari barang jaminan yang selama ini disampaikan oleh Kaharudin Ongko," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.