Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, revisi Undang-Undang (UU) BUMN memang sangat diperlukan untuk mendorong perbaikan perusahaan pelat merah. Terutama terkait kinerja keuangan dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021.

"Revisi UU BUMN sangat tepat, karena kita bisa terus memperbaiki kinerja BUMN secara bersama-sama. Sebab, di situ jelas membicarakan PMN, utang, kepemilikan yang memang perlu diperbaiki," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Erick Thohir Tantang Pertamina Bisa Punya Valuasi 100 Miliar Dollar AS

Menurut dia, lewat revisi UU BUMN akan memperkuat peran Kementerian BUMN dalam memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah, terlebih di era digitalisasi saat ini.

Kendati demikian, Erick memastikan, pihaknya akan tetap menjaga kerja sama dengan kementerian lain dan DPR.

"Ini tidak lain, kami akan jadi pressure yang baik bagi para direksi BUMN, terlebih kalau kita melihat bagaimana track record yang dulu-dulu, di mana punya pemikiran bahwa kalau ada apa-apa dengan perusahaannya, pasti akan ditolong negara," ungkapnya.

Erick bilang, dirinya ingin mengubah mentalitas para pejabat BUMN agar tak lagi memiliki pemikiran seperti itu, melainkan memiliki pertanggungjawaban terhadap perusahaan, bahkan sekalipun sudah tidak menjabat di sana.

Baca juga: Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Ia mengatakan, dalam revisi beleid itu salah satunya akan mengatur terkait dividen, bahwa pembagian keuntungan memang dilakukan karena kinerja keuangan yang benar-benar sehat, bukan hasil polesan.

Menurut dia, kadang kala BUMN memoles kinerja keuangan agar nampak sehat, padahal baru saja menambah utang.

"Dividen itu harus dilakukan memang sesuai dengan kinerja perusahaannya, tidak dari polesan-polesan buku. Kadang perusahaan menerbitkan surat utang untuk bonus dan tantiem. Kami di tahun pertama (menjabat di Kementerian BUMN) menemukan itu," kata Erick.

"Ini sesuatu yang menurut saya sangat tidak beretika. Tentu ini menjadi sebuah hal yang semestinya di hukum. Hal inilah yang memang harus dijaga," lanjut dia.

Baca juga: Erick Thohir: Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di BUMN