Merger Operator Seluler Jadi Tren, Kemenkominfo: Langkah Terobosan Positif

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara perihal tren merger operator seluler yang mulai terjadi di Indonesia.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong melihat upaya provider seperti Indosat dan Hutchison 3 yang melakukan merger untuk memperkuat layanan merupakan hal yang positif.

Usman mengamini pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang menyebut merger itu sebagai inovasi dan upaya transformasi digital.

Baca juga: Merger 4 BUMN Pelabuhan, Pelindo Bakal Jadi Operator Peti Kemas Terbesar ke-8 di Dunia

"Merger itu kan akan membuat kuat dari sisi pemodalan, kemudian dari sisi operasional, itu kan makin kuat kalau merger," kata Usman dalam keterangan resmi, Senin (11/10/2021).

Langkah kedua operator tersebut juga akan menciptakan iklim kompetisi yang semakin sehat sehingga fokus korporasi adalah bagaimana memberikan layanan terbaik.

Selain itu, Usman menyebut merger perusahaan menjadi tren saat ini. Dia mencontohkan hal serupa terjadi pada sektor lain seperti merger antara Pelindo I, II, III, dan IV.

"Menjadi semakin kuat dari sisi pemodalan, kedua kompetisi menjadi lebih sehat, ketiga tren, di mana-mana merger, makanya disebut langkah terobosan, apalagi di dalam dunia telekomunikasi begitu yang perlu penguatan-penguatan," kata Usman.

Baca juga: Ini Perbedaan Merger dan Akuisisi yang Perlu Kamu Tahu

Sejalan dengan itu, Usman membeberkan tiga cara pemerintah untuk memperluas akses internet. Ketiga cara itu dilakukan mendukung program Indonesia Merdeka Sinyal pada 2024.

"Pertama kita harus menyiapkan infrastruktur, memperluas, dan untuk memperluas itu perlu anggaran kan, karena itu kita mencoba menggunakan berbagai skema anggaran, pertama lewat APBN," ujar Usman.

Selain APBN, dana membangun infrastruktur juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pemerintah juga bekerja sama dengan provider dalam skema public service obligation, yang menyerap 1/4 revenue penyelenggaraa jaringan untuk pembangunan infrastruktur.