Pemerintah Cabut Jutaan Hektar Izin Usaha Konsesi Kawasan Hutan

Kompas.com - 07/01/2022, 18:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencabut 192 izin usaha konsesi kawasan hutan. Pencabutan izin dilakukan karena perusahaan tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

Ketentuan pencabutan pada Kepmen yang ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya itu mulai berlaku pada 6 Januari 2022. Adapun 192 izin usaha konsesi kawasan itu menguasai lahan seluas 1.369.567 hektar.

Baca juga: Menteri Investasi: Hampir 40 Persen Izin Usaha Pertambangan Enggak Bermanfaat

Selain itu, pada Kepmen tersebut Kementerian LHK juga mencabut 42 izin usaha konsesi kawasan hutan seluas 812.796 hektar pada periode September 2015 sampai Juni 2021. Di antaranya, PT Hutani Sola Lestari, PT Rante Mario, PT Sumber Mas Timber, dan PT Rimba Rokan Lestari.

Lalu ada PT Perkasa Baru, PT Bara Indoco, PT Bio Energyg Indoco, PT Karyamaju Jaya Sentosa, PT Berau Jaya Energi, PT Bara Kumala Sakti, PT Arangan Hutani Lestari, PT Rimba Berlian Hijau, dan PT Teluk Mekaki Indah.

Tak hanya itu, dalam Kepmen tersebut Siti Nurbaya juga memerintahkan jajarannya untuk mulai melakukan evaluasi pada 106 izin usaha yang ada saat ini. Adapun izin usaha itu menguasai kawasan hutan dengan luas lahan 1.369.567 hektar.

Evaluasi akan dilakukan oleh Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan dengan melibatkan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Adapun terdapat 5 jenis izin konsesi kawasan hutan yang menjadi objek kegiatan evaluasi, penertiban, dan pencabutan.

Pertama, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, yang merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami.

Kedua, PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, yang merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budidaya.

Baca juga: Pemerintah Cabut 2.078 Izin Pertambangan, Bahlil: Perusahaan Enggak Jalan, Namanya Enggak Jelas

Ketiga, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin ini digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan, antara lain pertambangan, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan kelistrikan.

Keempat, persetujuan pelepasan kawasan hutan, yang merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau hutan produksi menjadi bukan kawasan hutan, serta tukar menukar kawasan hutan.

Kelima, izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, yang merupakan pemanfaatan berupa izin usaha untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam pada kawasan konservasi.

Dari 106 izin usaha konsesi kawasan hutan yang akan dievaluasi diantaranya dimiliki oleh PT Dewata Wantama Lestari, PT Nusa Niwe Indah, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Borneo Prima Coal Indonesia, PT Nusa Pala Nirwana, PT Abadi Jawa Indah, dan PT Graha Agro Nusantara.

Selain itu, terdapat PT Duta Visa Global, PT Trimegah Karya Utama, PT Riau Baraharum, PT Madhucon Indonesia, PT Wahana Agri Karya, PT Sawit Tiara Nusa, PT Freeport, PT Graha Kencana Mulia, PT Sinar Agrotani Kalimantan, PT MedcoPapu Hijau Selaras, PT Bumi Agro Prima, dan Mitra Agro Persada Abadi.

Baca juga: Tindak Lanjuti Instruksi Jokowi, ESDM Cabut 2.078 Izin Usaha Tambang Mineral dan Batu Bara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selenggarakan Virtual Run & Ride, Bluebird Turut Dukung Program Ketahanan Pangan

Selenggarakan Virtual Run & Ride, Bluebird Turut Dukung Program Ketahanan Pangan

Whats New
6 Bandara Angkasa Pura I Telah Memberangkatkan  39.296 Calon Jemaah Haji Selama 4-8 Juni 2022

6 Bandara Angkasa Pura I Telah Memberangkatkan 39.296 Calon Jemaah Haji Selama 4-8 Juni 2022

Whats New
Respons Bulog Usai Peternak Minta Sapi Terinfeksi PMK agar Diserap Jadi Stok

Respons Bulog Usai Peternak Minta Sapi Terinfeksi PMK agar Diserap Jadi Stok

Whats New
Strategi Putin, Jadikan Pupuk 'Senjata' Rusia

Strategi Putin, Jadikan Pupuk "Senjata" Rusia

Whats New
Mau Beli Valas? Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Mau Beli Valas? Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Whats New
Dukung Penetrasi Asuransi, Perusahaan Harus Fokus ke Produk-produk Mikro

Dukung Penetrasi Asuransi, Perusahaan Harus Fokus ke Produk-produk Mikro

Whats New
Mengawali Juli 2022, IHSG Melaju dan Rupiah Sentuh Level Rp 14.943 Per Dollar AS

Mengawali Juli 2022, IHSG Melaju dan Rupiah Sentuh Level Rp 14.943 Per Dollar AS

Whats New
Harga Avtur Naik, Kemenhub Akan Evaluasi Regulasi 'Fuel Surcharge' untuk Maskapai

Harga Avtur Naik, Kemenhub Akan Evaluasi Regulasi "Fuel Surcharge" untuk Maskapai

Whats New
MRT Jakarta Gandeng SWOOP Sediakan 'Feeder' Antar-Jemput Penumpang dari Rumah ke Stasiun Tujuan

MRT Jakarta Gandeng SWOOP Sediakan "Feeder" Antar-Jemput Penumpang dari Rumah ke Stasiun Tujuan

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Maskapai Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan, Ini Tanggapan Kemenhub

Maskapai Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan, Ini Tanggapan Kemenhub

Whats New
Begini Cara Turunkan Daya agar Tarif Listrik PLN Tidak Naik

Begini Cara Turunkan Daya agar Tarif Listrik PLN Tidak Naik

Whats New
Kemenkop-UKM Tetapkan KSP Indosurya sebagai Koperasi dalam Pengawasan Khusus

Kemenkop-UKM Tetapkan KSP Indosurya sebagai Koperasi dalam Pengawasan Khusus

Whats New
Jalan Panjang Menuju Entrepreneurial University

Jalan Panjang Menuju Entrepreneurial University

Smartpreneur
Menhub Optimistis Industri Penerbangan RI Mampu Pulih Kembali, walau Hadapi Tantangan Harga BBM

Menhub Optimistis Industri Penerbangan RI Mampu Pulih Kembali, walau Hadapi Tantangan Harga BBM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.