Menhub Minta Waktu Sandar Kapal Tol Laut Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta layanan kapal tol laut untuk terus dioptimalkan, terutama mempercepat waktu sandar dan pemanfaatan layanan digital.

Hal itu diungkapkanya usai meninjau dua pelabuhan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu Pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor dan Pelabuhan Laurentius Say di Maumere, Kabupaten Sikka pada Jumat (14/1/2022).

Budi Karya mengatakan, kapal tol laut harus hadir untuk memastikan distribusi logistik dapat menjangkau daerah terpencil dan terluar. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan layanan kapal tol laut.

Baca juga: Ini 7 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Negara pada 2022

Upaya itu yakni dengan mempercepat waktu sandar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dan mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital kapal tol laut.

“Dengan mempercepat waktu (sandar), pergerakan kapal akan lebih cepat, biaya lebih efisien, dan mencegah keterlambatan kedatangan kapal. Maka yang tadinya satu trayek bisa 14-20 hari, bisa dipangkas menjadi 10 hari,” ujar Budi Karya seperti dikutip dalam keterangannya, Jumat (14/1/2022).

Ia mengungkapkan, hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat waktu pergerakan kapal tol laut adalah dengan menambah sejumlah fasilitas kepelabuhanan. Misalnya untuk kegiatan bongkar muat sehingga pergerakan kapal dari satu daerah ke daerah lainnya bisa lebih cepat.

Sementara pemanfaatan layanan digital harus dilakukan dengan adanya kerja sama antara Kemenhub dengan Bank BRI, yang telah mengintegrasikan aplikasi Sitolaut dengan layanan perbankan digital dari BRI.

“Ini adalah upaya kita untuk menjangkau end user atau pedagang terkecil (UMKM), yang berada di daerah yang dilayani oleh rute tol laut," kata dia.

"Mereka bisa pesan barang langsung, semudah kita memesan makanan melalui aplikasi digital. Ini akan menghindari monopoli dari pihak-pihak tertentu yang membuat harga-harga barang dari tol laut ini tidak kompetitif,” lanjut Budi Karya.

Selain itu, ia juga meminta pembagian peran antara kapal-kapal swasta komersial dengan kapal tol laut bersubsidi. Tujuannya untuk mendukung agar kapal-kapal swasta bisa lebih kompetitif.

Baca juga: Cara Cek Kuota Smartfren dan Beli Paket Internet secara Mudah