Kemenaker Belum Terima Aduan Soal Polemik PHK Kurir SiCepat Ekspress

Kompas.com - 15/03/2022, 15:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan layanan pengiriman barang, PT SiCepat Ekspres dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan kurirnya. Namun, kabar PHK tersebut belum sampai ke ranah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi. Kendati demikian, pihak Kemenaker berupaya nantinya ingin memediasi antara pekerja dan perusahaan.

"Adanya sampai saat ini kami belum menerima pengaduan dari SiCepat. Namun saya minta untuk mengundang mereka, semoga tercapai penyelesaian yang bisa diterima semua pihak," katanya kepada Kompas.com, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: SiCepat PHK Massal Ratusan Kurir di Jabodetabek, Minta Kurir Teken Surat Pengunduran Diri hingga Isu Outsourcing

Polemik PHK kurir SiCepat juga belum sampai laporannya ke Serikat Pekerja/Serikat Buruh, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin Said Iqbal.

"Saya coba cek dulu (laporan PHK dari SiCepat)," ujarnya.

Berawal dari cuitan akun Twitter bernama @arifnovianto_id terkait curhatannya mengenaik PHK SiCepat Ekspress. Arif menyebutkan, SiCepat telah memangkas 365 kurir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.

Arif bilang, dalam proses pemangkasan itu SiCepat meminta kurirnya untuk menandatangani surat pengunduran diri, bukan PHK. Menurutnya, hal itu dilakukan guna menghindari kewajiban yang perlu dibayarkan SiCepat kepada kurir.

Baca juga: Kabar PHK Massal Ratusan Kurir, Ini Kata Manajemen SiCepat

Sementara pihak manajemen SiCepat melalui akun Instagram @sicepat_ekspres, meminta maaf atas permasalahan tersebut. Dalam unggahan itu juga disebutkan bahwa manajemen SiCepat tengah melakukan penyelesaian terhadap kabar PHK tersebut.

SiCepat menyatakan, penyelesaian masalah saat ini masih dilakukan dengan cara kekeluargaan dan aturan yang berlaku.

"Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di sosial media baru-baru ini, dengan ini kami management PT SICepat Ekspres Indonesia memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi," tulis manajemen SiCepat.

Baca juga: Cerita di Balik PHK Massal SiCepat, Karyawan: Dipaksa HRD Pilih Teken Surat Perjanjian yang Merugikan atau Resign, Pesangon Tak Jelas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Whats New
Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.