Menguji Klaim Keberhasilan Program Kartu Prakerja

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Temu Raya Alumni Program Kartu Prakerja bersama Presiden RI Joko Widodo, yang dilaksanakan Hybrid, di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jumat (17/6/2022), sesumbar bahwa program kartu Prakerja berhasil.

Bahkan, menurut beliau, program kartu Prakerja akan dipelajari lebih lanjut dan direplikasi oleh Belanda karena dianggap sebagai program "Government to People" yang paling masif dibanding yang pernah ada di negara lain.

Sebelum membahas lebih dalam, saya akan membahas sedikit soal istilah program "Government to People," atau G to P.

Semoga masyarakat Indonesia tidak terlalu pusing dan bingung dengan istilah-istilah semacam itu.

Dari pemilihan katanya saja sudah bisa ditebak artinya sama dengan program pemerintah lainya yang penggunaan anggarannya dimaksudkan untuk masyarakat.

Terkadang memang terkesan “keren” karena menggunakan istilah seperti itu. Namun lagi-lagi intinya sama saja seperti program untuk segmen masyarakat tertentu yang lainya, cara dan modelnya saja yang berbeda.

Begitulah. Bahasa ekonomi memang acapkali dibungkus dengan istilah-istilah yang kesannya keren.

Boleh jadi agar terlihat keren, atau boleh jadi juga agar masyarakat pusing dan malas memikirkannya lebih dalam alias “apriori.”

Saya ingat kata-kata seorang ekonom dari Cambridge University, Ha-Joon Chang, "95 percent of economics is common sense- made to look difficult, with the use of jargons and mathematics."

Jadi abaikan saja istilah-istilah yang sebenarnya tak lebih dari jargon semata agar publik tetap fokus untuk memahami dan mengawasinya

Baiklah, kita kembali ke topik dasar. Ada beberapa point penting yang saya catat dari cerita Airlangga di acara temu alumni itu, selain urusan jargon program "Government to People" alias G to P itu.

Misalnya, sampai gelombang ke-32 sudah lebih dari 12,8 juta penerima manfaat kartu Prakerja, yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia, dan 95 persen telah menerima insentif.

Menurut Airlangga, "dari yang mengikuti prakerja, 30 persen yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, dan 90 persen itu peningkatan kompetensi produktivitas dan meningkatkan daya saing.”

Ia menambahkan,"66 persen menggunakan sertifikasi prakerja untuk mendapatkan pekerjaan, 27 persen dari penerima belum pernah punya rekening, Bapak Presiden, tetapi 27 persen Itu memilih menggunakan e-wallet, sehingga ini menjadi bagian dari program inklusi keuangan."

"Dari bantuan dana yang diberikan Rp 600.000 untuk 4 bulan, 92 persen untuk membeli pangan dan 70 persen untuk modal usaha,” kata Airlangga.