Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Kompas.com - 30/06/2022, 22:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyoroti dampak kenaikkan harga avtur dan menguatnya kurs dolar Amerika Serikat (AS) ke industri penerbangan Tanah Air.

Bila terus berlanjut, ia khawatir ke depannya maskapai penerbangan akan mengurangi frekuensi penerbangan mereka atau memangkas rute-rute yang akan sekiranya akan merugikan.

"Karena bagi airlines lebih baik tidak terbang daripada terbang rugi. Ini yang kita khawatirkan. Jadi memang pemerintah harus cepat turun tangan mengatasi kondisi tidak normal ini," ungkap Alvin, kepada Kontan.co.id, Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Lebih jauh, kata Alvin, apabila maskapai penerbangan mengurangi atau menghentikan pelayanan pada rute-rute tertentu, tentunya ini akan berdampak juga kepada masyarakat yang membutuhkan transportasi pesawat untuk melakukan mobilitas.

Begitu pun dengan angkutan kargo, jadi dengan kata lain kondisi ini akan mengganggu aktivitas mobilitas yang berjalan.

Alvin pun meminta pemerintah untuk segera turun tangan dan mengatasi kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang telah berlaku sebelumnya, masih relevan atau tidak dengan kondisi terkini.

Baca juga: Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan Hijau, Ini Alasannya

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk membantu memangkas biaya-biaya yang menjadi beban para maskapai penerbangan. Seperti biaya landing misalnya, yang sudah berjalan seperti biasa.

Pemerintah dapat berkoordinasi dengan penyelenggara bandara untuk menurunkan biaya tersebut, sehingga bisa mengurangi biaya operasional pesawat.

"Jadi ini perlu koordinasi untuk menurunkan biaya operasi pesawat karena ujung-ujungnya nanti ke konsumen juga akan ke harga tiket. Dalam kondisi tidak normal seperti ini pemerintah harus hadir," jelas Alvin.

Dia menambahkan, biaya avtur memang memakan kocek cukup dalam terhadap total operasional pesawat. Alvin memerinci, kontribusi avtur ini bisa mencapai 30%-35% dari biaya operasi pesawat.

"Kalau naknya 100 persen (harga avtur) itu sudah 60 persen dari biaya pesawat," ucapnya. (Reporter: Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto)

Baca juga: Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Alvin Lie: Pemerintah Harus Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Whats New
Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Whats New
Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.