Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengungkapkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan resmi naik. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar 20.000 new Taiwan dollar atau setara Rp 9,9 juta.

Kemudian, bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan pemberi kerja yang sama akan mendapat penambahan upah sebesar 1.000 new Taiwan dollar.

"Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah Kemerdekaan yang sangat indah bagi calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata Menaker Ida Fauziyah melalui siaran pers, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Tahap Awal Penyelamatan, 12 PMI yang Disekap di Kamboja Tiba di Tanah Air

Lebih lanjut kata Ida, terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar 17.000 new Taiwan dollar.

Kemudian Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan mengaku secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI sektor domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO).

Kemenaker juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 2015. Pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi dengan baik.

"Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, yang telah bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud nyata bahwa pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan pekerja migran Indonesia," katanya.

Baca juga: Menyoroti Kesadaran Hak, Regulasi dan Perlindungan PMI di Jepang

Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono menambahkan, calon PMI sektor domestik di Taiwan yang perjanjian kerjanya sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI, namun belum berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang.

Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar 17.000 new Taiwan dollar, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji sebesar 20.000 new Taiwan dollar.

"Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar 20.000 new Taiwan dollar begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.

Ketentuan baru ini, jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan.

Baca juga: Titik Cerah Penempatan Kembali PMI ke Malaysia