3 Skenario Pemerintah Terkait BBM Subsidi, Mana yang Bakal Dipilih Jokowi?

Begitu pula dengan Solar yang dipekirakan konsumsinya mencapai 17,2 juta KL hingga akhir tahun jika tak dilakukan pembatasan. Padahal kuota yang ditetapkan untuk Solar di tahun ini hanya sebesar 14,91 juta KL.

Terkait skenario penambahan anggaran, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah masih melakukan kalkulasi.

Menurut dia, hingga saat ini pemerintah masih mengacu pada alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi sesuai yang ditetapkan dalam Perpres 98 Tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun. Anggaran itu pula yang telah disetujui oleh DPR RI.

Bendahara itu mengatakan, jika memang membutuhkan penambahan, maka diperlukan pembahasan ulang terkait alokasi anggaran dalam APBN tahun ini. Pembahasan itu pun harus dilakukan pemerintah dengan DPR RI.

"Alokasinya sesuai dengan Perpres itu yang sudah disetujui oleh DPR saja, sebanyak Rp 502 triliun, makannya kalau jumlahnya melebihi itu memang harus diperlukan keputusan untuk tahun ini atau meluncur tahun depan. Kalau tahun depan kan berarti membebani APBN 2023," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Dikabarkan Mau Naik, Ini Daftar Harga Pertalite dari Tahun Ke Tahun

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta mengatakan, jika memang harus menambah anggaran Rp 198 triliun, selain harus meminta persetujuan DPR, pemerintah juga perlu melihat perkembangan penerimaan negara.

Menurut dia, jika penerimaan negara kembali meningkat berkat adanya windfall dari kenaikan harga komoditas seperti yang terjadi di kuartal II-2022, maka kebijakan untuk kembali menahan harga BBM bersubsidi masih mungkin dilakukan.

"Kita harus kembali minta persetujuan DPR. Apakah itu ada slotnya atau tidak, itu kita lihat perkembangan penerimaan negara," kata Isa saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (23/8/2022)

"Kalau penerimaan negara kemudian bagus, naik terus, ya kita mungkin bisa saja mengambil lagi (menambah Rp 198 triliun), tapi kalau kemudian penerimaan negara landai dan sudah diperhitungkan di Rp 502 triliun, berarti nambah lagi dari mana ini?," kata.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Minta Menteri ESDM Menambah Kuota BBM Bersubsidi

Masih evaluasi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri menyatakan bahwa pihaknya masih mengevaluasi rencana penyesuaian harga BBM Pertalite hingga 1-2 hari ke depan sebelum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terkait evaluasi (harga BBM naik) masih sedang dilakukan dalam 1-2 hari ini. Minggu ini akan kita laporkan ke Bapak Presiden,” kata Airlangga, Rabu (24/8/2022).

Sementara Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menambahkan, semua skenario tersebut sedang dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah, sehingga keputusan yang diambil diharapkan tak memberatkan masyarakat.

"Tentu nanti Bapak Presiden akan memilih yang paling optimal yang terbaik, jelas keputusan itu pasti diusahakan untuk tidak memberatkan kelompok masyarakat, apalagi kelompok masyarakat terbawah," pungkasnya.

Nah kira-kira mana yang bakal dipilih Presiden Jokowi?

Baca juga: Komisi VII DPR RI Kritik Luhut Terkait Kabar Kenaikan Harga BBM