Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya ditargetkan selesai pada 2019, kini molor menjadi tahun 2023. Proyek ini pun mengalami pembengkakan biaya yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek mengalami pembengkanan hingga triliunan rupiah dan boleh didanai uang negara.

Terbaru, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntik uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp 3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Presiden Jokowi. Ini lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 triliun kurang lebih," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dikutip pada Jumat (30/9/2022).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan, hal tersebut dalam upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,

Untuk diketahui, KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC.

Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.

Baca juga: Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI juga sudah setuju untuk menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun yang dipakai untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan demikian, jika rencana PMN baru ini juga disetujui, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-China itu dengan total sebesar Rp 7,3 triliun.

Tiko mengungkapkan, saat ini masalah cost overrun ini sedang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia bilang, pekan depan pihaknya akan mengadakan rapat komite untuk menyiapkan skema pinjamannya.

Baca juga: Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayai ada dari PMN melalui Perpres, dan dari pinjaman juga. Itu sedang kita skemakan," kata Tiko.

Tiko menyebut, setelah pembahasan pekan depan, akan didapat angka perhitungan atau excercise final pada cost overrun kedua KCIC. Setelahnya, pihaknya akan langsung mengajukan PMN pada tahun ini.

"Ada perhitungan kedua dan akan kita bahas minggu depan. Harusnya kita keluar dengan angka excercise, baru kita ajukan PMN untuk 2022 ini. Ini final," kata dia.

Kontroversi

Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi. Bahkan, kala itu, Menteri Perhubungan 2014-2016, Ignasius Jonan, beberapa kali mengungkapkan keberatan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.