Dukung Transisi Energi, Asosiasi Tekstil Ajukan 4 Usulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengajukan 4 usulan kepada pemerintah apabila ingin mendorong industri untuk beralih ke energi ramah lingkungan atau green energy.

Yang pertama adalah perlakuan khusus terhadap industri, seperti pemberian insentif. Sehingga mampu mendorong para pelaku industri lebih cepat untuk beralih menggunakan energi ramah lingkungan.

"Kita inginnya dari pemerintah memberikan treatkhusus, kami ini kan ada modalnya. Mereka terima deposito berapa ditambah profitnya berapa. Itu supaya pemerintah mematok, enggak dipaksa untuk menyelamatkan iklim, jadi mereka mau sendiri, mereka mengejar karena ada insentif," kata Wakil Ketua Umum Bidang Energi API Sherlina Kawilarang saat CTT Collaboration Summit, di Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: Genjot Produksi Green Energy, KPI Minta Ada Kebijakan Alokasi CPO untuk Bahan Bakar

Yang kedua, pelaku industri menginginkan adanya suku bunga yang rendah sebagai kemudahan industri bertransisi ke energi baru terbarukan (renewable energy).

"Jadi yang diuntungkan semuanya karena iklim untuk kepentingan kita semuanya dan saling terkait satu dengan yang lain. Selain bunga bank, untuk renewable energy, diperlukan biaya juga," lanjut Sherlina.

Berikutnya, kata Sherlina, usulan untuk perbedaan pengenaan pajak bagi industri atau usaha yang menerapkan energi ramah lingkungan.

"Terus yang ketiga, mengenai pajak perusahaan jadi bisa dibuat kategori. Jadi perusahaan menggunakan green energy pajaknya dibedakan dengan perusahaan yang tidak memakai green energy. Karena ada perbedaan kinerja yang membantu menjaga iklim sama yang tidak," ucapnya.

Para pelaku usaha maupun industri ingin berkomunikasi intens dengan pemerintah terkait penetapan harga. Lantaran, penggunaan energi ramah lingkungan dampaknya bakal ke kualitas produk yang pastinya apabila dipasarkan tentu bernilai tinggi dibanding dengan kualitas produk yang belum menerapkan energi ramah lingkungan.

"Terus yang keempat, seperti tadi saya bicara. Pemerintah ini kan punya APBN yang besar sekali kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke. Ayo mulai tahun depan, tahun 2023, kita duduk bersama (membahas) berapa persen sih dari anggaran itu untuk dibelanjakan dengan kualitas perusahaan-perusahaan yang memakai green energy," tuturnya.

"Memang kita tahu ya pemerintah ini inginnya harga harus murah, diawasi oleh KPK, diawasi oleh Kejaksaan. Tetapi, enggak semua harga yang dihasilkan dari green energy lebih murah," sambung Sherlina.

Para asosiasi industri pun telah berkomitmen mendukung pemerintah dalam hal pencapaian target netral karbon atau net zero emission pada 2060. Maka dari itulah, para asosiasi industri ini ingin bekerja sama dengan pemerintah, sektor finansial, perusahaan pemasok energi dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mereka mencapai tujuan transisi energi.

Baca juga: Berambisi Jadi World Class Green Energy Company, Ini yang Dilakukan Pertamina Geothermal