UMKM Perlu Tingkatkan Produktivitas untuk Akses Pendanaan Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia membutuhkan pendanaan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya.

Alokasi kredit UMKM di beberapa negara di Asia Tenggara sebagian besar berada pada sektor perdagangan besar dan retail.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, regulator di Indonesia perlu memperhatiakan ketimpangan alokasi dana yang dapat berpengaruh pada produktivitas UMKM.

Baca juga: Gandeng PLN, ION Mobility Bakal Bangun 100 SPLU

Untuk itu, Eko menjabarkan strategi guna mendorong produktivitas UMKM pada berbagai sektor.

Pada sektor pertanian misalnya, produktivitas dapat ditingkatkan dengan adanya entitas penyuluh profesional untuk memastikan binis pertanian berjalan baik.

"Bentuknya bisa yayasan atau lembaga swasta. Penekanannya pada peran profesional sebagai pembina petani dan penghubung ke offtaker dan trader," ucap dia dalam Webinar Peningkatan Produktivitas dan Pendanaan UMKM untuk Mengantisipasi Risiko Resesi Global, Rabu (2/11/2022).

Sementara, untuk produk pertanian yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut, petani perlu dukungan alat bantu mesin.

Baca juga: Per September 2022, Siloam Bukukan Laba Bersih Rp 457,34 Miliar

Dari sisi pendanaan, Eko mengungkapkan, dapat dilakukan melalui lembaga pendukung misalnya yayasan tertentu yang terhubung ke pertanian.

Selain itu, pemangku kepentingan juga dapat memberikan jaminan kepada petani agar dapat dipercaya perbankan.

"Perlu memberikan alternatif pendanaan yang tidak mengatasi ketidaksesuaian skema pembiayaan yang ada dengan karakteristik usaha pertanian," imbuh dia.

Lebih lanjut, untuk dapat meningkatkan produktivitas pada sektor UMKM Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas layanan digital dan sumber daya manusia.

Baca juga: 2 Perusahaan Bantah Gunakan Bahan Pelarut Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal Akut

UMKM pada sektor ekonomi kreatif juga dapat mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri sektor lainnya.

"Pemerintah berupaya untuk mendorong kolaborasi perusahaan rintisan, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis, dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup," urai dia.

Dari sisi pendanaan, Eko menjelaskan, perlu adanya dorongan permodalan, tetapi tidak hanya dengan perbankan tetapi juga dengan pendanaan crowdfunding, venture capital, dan angel invesment.

Baca juga: Soal Isu PHK 45.000 Pekerja Garmen dan Otomotif, KSPI: Itu Bohong

"Dapat juga mendorong pelaku UMKM ekonomi kreatif untuk mendaftarkan hasil kreativitas ke HKI untuk kemudahan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal," ucap dia.

Eko menegaskan, peningkatan produktivitas UMKM menjadi syarat penting dalam upaya pemerintah mendorong penyaluran pendanaan di sektor UMKM.

"Melalui upaya peningkatan produktivitas, tumbuh kembang UMKM akan berjalan pararel dengan kebutuhan kecukupan pendanaan yang diperlukan," tandas dia.

Baca juga: Indonesia Punya Potensi Investasi Rp 9.376 Triliun di Sektor Infrastruktur Hijau