Akhiri Tren Surplus, APBN Oktober 2022 Defisit Rp 169,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Oktober 2022 mengalami defisit sebesar Rp 169,5 triliun atau setara dengan 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi itu sekaligus mengakhiri tren kinerja APBN surplus sembilan bulan berturut sepanjang Januari-September 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara.

Baca juga: Negara Punya Aset Rp 11.454 Triliun, Sri Mulyani Minta Dimanfaatkan, Bukan Jadi Tempat Tuyul

Pada Oktober 2022, pendatapan negara tercatat Rp 2.181,6 triliun atau tumbuh 44,5 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari belanja negara mencapai Rp 2.351,1 triliun atau tumbuh 14,2 persen (yoy).

Meski demikian, bendahara negara itu mengklaim realisasi defisit tersebut menandakan bahwa pengelolaan APBN telah optimal sebagai shock absorber atau penahan guncangan di tengah gejolak ekonomi global.

"Jadi sampai Oktober 2022 defisitnya di Rp 169,5 triliun atau 0,91 persen dari PDB, masih jauh lebih rendah dari (target dalam) Perpres 98," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (24/11/2022).

Adapun berdasarkan outlook pemerintah, realisasi defisit hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 732,2 triliun atau 3,92 persen terhadap PDB.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Provinsi Baru di Papua Dapat Alokasi Dana APBN 2023

Sementara itu, keseimbangan primer hingga Oktober 2022 tercatat mencapai Rp 146,4 triliun atau turun 154,95 persen (yoy). Sedangkan realisasi pembiayaan anggaran Rp 439,9 triliun atau turun 27,7 persen (yoy) dan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai Rp 270,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan SiLPA sebagai bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian di tahun depan. Pemanfaatan SILPA juga sebagai salah satu strategi dalam melaksanakan upaya konsolidasi untuk menyehatkan kondisi keuangan negara.

"Jadi kalau lihat SiLPA agak besar, itu memang by design kita mencoba untuk mengelola risiko untuk tahun anggaran selanjutnya," kata dia.

Baca juga: Kala Sri Mulyani Foto Bareng PM Inggris dan Kanselir Jerman, Tapi Malah Banjir Komentar Soal Presiden

Pendapatan dan belanja negara

Secara rinci, Sri Mulyani mengungkapkan, pendapatan negara yang sebesar Rp 2.181,6 triliun pada akhir Oktober 2022 itu, meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.704,5 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Adapun penerimaan perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.448,2 triliun atau tumbuh 51,8 persen (yoy), serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 256,3 triliun dengan pertumbuhan 24,6 persen (yoy).

Kemudian pendapatan negara juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 476,5 triliun atau tumbuh sebesar 36,4 persen (yoy).

Baca juga: Pemerintah Kantongi Rp 9,17 Triliun dari Pajak Digital

Sedangkan untuk realisasi belanja negara yang tercatat mencapai Rp 2.351,1 triliun hingga akhir Oktober 2022, mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.671,9 triliun atau tumbuh 18 persen (yoy), serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 679,2 triliun atau naik 5,7 persen (yoy).

Adapun untuk belanja pemerintah pusat, rinciannya yakni belanja non kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 917,7 triliun atau naik 57,4 persen (yoy), serta belanja kementerian lembaga sebesar Rp 679,2 triliun atau turun 8,1 persen (yoy).

"(Belanja non-K/L) dominasi sangat besar itu subsidi dan kompensasi BBM, dan listrik ini jadi dominasi shock absorber APBN. Serta lainnya untuk pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan relatif stabil," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menhub: Formatnya Lagi Dipikirkan, Kita Tak Ingin Salah Tempat