Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Nur
PNS Kementerian Keuangan

PNS Kementerian Keuangan

Menghindari Jebakan Pinjol dan Investasi Bodong

Kompas.com - 05/12/2022, 16:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MEREBAKNYA cerita mengenai orang-orang yang terjebak pinjaman online (Pinjol) sudah bukan berita baru di dunia maya.

Berbagai cerita menghiasi media massa, terutama didominasi oleh orang-orang yang terjebak oleh rentenir berkedok pinjol.

Kasus-kasus pinjol nakal dan ilegal seolah seperti hal yang lumrah dan jamak kita dengar.

Salah satu yang terbaru adalah kasus di mana sekira 116 mahasiswa menjadi korban pinjol di Bogor. Para korban dikatakan menderita total kerugian hingga berjumlah lebih dari Rp 2 miliar.

Miris sekali, jika kalangan mahasiswa yang seharusnya lebih melek informasi dan teknologi dapat begitu mudahnya tergiur dan terjebak pinjol.

Pelaku penipuan memang sudah tertangkap. Namun, apakah cukup begitu saja? Tentu saja tidak.

Kita seharusnya dapat bergerak lebih dalam untuk mengidentifikasi mengapa para remaja kita dapat sebegitu mudahnya diiming-imingi pinjol, dengan berbagai macam modusnya.

Mulai dari tawaran bunga yang sangat ringan (misal dikatakan di iklan bunga pinjaman hanya 0,1 persen per hari), angsuran hingga belasan bulan, limit pinjaman hingga puluhan juta rupiah (bahkan mencapai Rp 80 juta), dan seabreg tawaran menggiurkan lainnya.

Sementara itu, pada kasus penipuan kepada ratusan mahasiswa di Bogor, mereka dijanjikan keuntungan dari konsep bisnis hingga 10-15 persen (metro.tempo.co, 20 November 2022).

Rendahnya literasi keuangan

Jika ditelisik lebih lanjut, literasi keuangan generasi muda di Indonesia memang cukup rendah.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Whats New
Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Whats New
Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+