Bandara Bali Utara Ditolak, Kemenhub Pilih Tingkatkan Bandara I Gusti Ngurah Rai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat suara soal penolakan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Adapun penolakan ini disampai Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, proyek pembangunan Bandara Bali Utara tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Intinya kalau dari daftar PSN pemerintah sudah tidak memasukkan Bandara Bali Utara di PSN," kata Adita di Gedung DPR, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: Megawati Tolak Rencana Pembangunan Bandara Bali Utara, Dirut PT BIBU: Saya Melihat Beliau Khawatir, Bukan Menolak

Adita mengatakan, pembangunan bandara baru di Bali dilakukan untuk mendukung sektor pariwisata.

Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah tidak hanya melihat infrastruktur bandara tetapi juga jalan tol dan pelabuhan penyeberangan.

Adita juga mengatakan, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali masih bisa ditingkatkan untuk mendukung sektor pariwisata.

"Nah kita melihat bandara yang ada sekarang ini Bandara Ngurah Rai masih bisa ditingkatkan, jadi tahun ini akan ditingkatkan 3 kali lipat atau sekitar 35 juta kapasitas penumpang per tahun tiga kali lipat dari kondisi eksisting," ujarnya.

Lebih lanjut, Adita mengatakan, akan lebih baik mengintegrasikan seluruh infrastruktur di Bali dibandingkan membangun bandara baru.

"Kami akan fokus dulu lebih dulu pengembangan Bandara Ngurah Rai yang ada dan AP1 juga sudah confirm akan ada peningkatan kapasitas ya kita optimalkan yang ada dulu," ucap dia.

Baca juga: Bendungan Tiro hingga Bandara Bali Utara Dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional

Dikutip Regional Kompas.com, Megawati Soekarnoputri mengaku menolak rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang berlokasi di wilayah Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.

Menurut Megawati keberadaan bandara tersebut bisa menyingkirkan keberadaan masyarakat lokal dan hanya menguntungkan para investor pariwisata.

"Waktu mau dibangun (bandara) lagi di Buleleng, saya kan bilang gitu, keluarga besar saya itu di sana, mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster, enak aja ku bilang, hanya untuk nguntungin pariwisata. Enggak," kata Megawati saat memberikan pengarahan dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Senin (16/1/2023).

Menurut Megawati penolakannya tersebut akhirnya didengar oleh Presiden Jokowi.

"Akhirnya Pak Jokowi dengar, enggak tahu dari mana sama Pram (Sekretaris Kabinet Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali, aku bilang, hanya jangan mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini (kecil) tahu enggak, penduduknya hanya berapa, terus yang mau di datang ke sini hanya investor doang," lanjutnya.

Megawati menuturkan, Presiden Jokowi dan beberapa menterinya sempat mendatangi dan membujuknya agar menyetujui rencana pembangunan bandara tersebut. Namun dia kukuh menolak.

"Saya nanya, didatangkan, nih Pak Koster, Pak Wakil, Pak Menteri, Jokowi yah, waktu itu masih Wishnutama (Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) ke rumah saya. Saya kaget. Hanya untuk membujuk saya. Oh saya kalau sudah digituin, saya bilang enggak, gitu. Saya mewakili rakyat Bali," kata dia.

Ia mengatakan sikap penolakannya itu bukan tanpa alasan. Selain karena pulau yang kecil, Bali sudah memiliki Bandara I Gusti Ngurah Rai yang masih mampu melayani penumpang mancanegara dan domestik.

Megawati juga menawarkan alternatif menambah runway di Bandara I Gusti Ngurah Rai jika terjadi penumpukan. Selain itu, pihak pengelola juga bisa memaanfaatkan keberadaan Bandara Banyuwangi dan Bandara Juanda, Surabaya.

"Saya bilang why not kalau hanya urusan gitu dibikin segitiga. Saya pernah presiden loh tolong juga deh, namanya Ngurah Rai Bali terus Banyuwangi terus Surabaya dibikin tiga triangle gitu," kata dia.

Baca juga: India dan Arab Saudi Minat Kembangkan Bandara Kertajati, Kemenhub Pararel Benahi Infrastukturnya