Nilai Investasi Proyek TOD MRT Jakarta Capai Rp 1,5 Triliun di 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mendorong nilai tambah di sekitar kawasan stasiun dengan membangun kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD). Nilai Investasi dari proyek TOD MRT Jakarta tercatat mencapai 1,5 triliun di sepanjang 2022.

Kepala Departemen TOD Planning & Development MRT Jakarta Sagita Devi menjelaskan, ada 15 proyek infrastruktur di wilayah TOD yang digarap pada tahun lalu. Terdiri dari 4 infrastruktur yang sudah beroperasi dan 11 infrastruktur yang pembangunannya masih berlanjut di tahun ini.

"Ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah kami lakukan 1-2 tahun ini, dan ternyata kalau dihitung-hitung total investasinya di tahun lalu bisa mencapai Rp 1,5 triliun dari semua proyek yang kami kerjakan," ujarnya dalam diskusi di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Secara rinci, proyek infrastruktur di wilayah TOD MRT Jakarta yang sudah rampung dan beroperasi yakni Transit Plaza Depan Poins, Simpang Temu Lebak Bulus, Taman Literasi Martha Christin, serta penyediaan hunian TOD dengan nama Alaspadu, hunian sewa berkonsep co-living (kos).  

Baca juga: MRT Jakarta Jalur Cikarang dan Balaraja Capai Kesepakatan Pendanaan Pada 2024

Sementara proyek infrastruktur yang pengerjaannya masih berlanjut yakni Park and Ride Lebak Bulus progresnya 45 persen, Pedestrian Tunnel Menara Mandiri progresnya 35 persen, Simpang Temu Dukuh Atas progresnya 65 persen, Rumapadu One Belpark Fatmawati progresnya 80 persen, dan Plaza Transit Mahakam progresnya 83 persen.

Lalu ada Serambi Temu Dukuh Atas yang progresnya sudah 78 persen, Pedestrian Tunnel Thamrin Nine progresnya 50 persen, Penataan Taman Kudus, Pelebaran Jl. Pati-Juana progresnya 50 persen, Pedestrianisasi Blora-Kendal progresnya 60 persen, serta Penataan Persimpangan Stasiun Karet progresnya 38 persen.

Sagita menuturkan, terkait ketentuan sumber pendanaan proyek-proyek tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2020. Pendanaan bisa bersumber dari dana MRT Jakarta sendiri, pinjaman, maupun pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak lainnya, seperti perusahaan swasta.

Baca juga: MRT Bundaran HI-Kota Bakal Beroperasi pada 2028

"Jadi pendanaannya bisa juga pinjaman, maupun perjanjian MRT dengan pihak-pihak swasta dan lainnya," kata dia.

Menurutnya, kehadiran MRT Jakarta sebagai transportasi modern di ibu kota telah berdampak pada peningkatan nilai tambah baru bagi kawasan di sepanjang lajurnya. Ini tercermin dari rata-rata kenaikan nilai lahan akibat pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mencapai 5,1 persen.

Peningkatan nilai itu perlu ditangkap guna menciptakan kawasan yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perseroan melakukan pembangunan kawsan TOD di sekitar stasiun MRT.

Peningkatan nilai kawasan itu akan berdampak pula dalam bentuk kontribusi atau pajak kepada MRT Jakarta maupun Pemprov DKI Jakarta. Adapun potensi penerimaan dari land value capture sepanjang 2023-2069 mencapai Rp 62,1 triliun untuk Fase 1 dan 2.

"Jadi enggak hanya stasiun saja, atau bangunan di samping stasiun saja yang dipikirkan. Tapi bagaimana caranya agar satu kawasan jadi kawasan inklusif yang memperhatikan akses atau kegiatan di dalam area di kawasan itu yang seamless connectivity," jelas Sagita.

Baca juga: Rute MRT Bundaran HI Tembus Ancol Ditargetkan Beroperasi pada 2032