Tawaran Desain Kebijakan Fiskal 2024

SIKLUS anggaran untuk Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024 telah bergulir. Akhir semester pertama tahun ini, pemerintah harus mengajukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

APBN 2024 adalah APBN terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amien. Tentu kedua pemimpin nasional tersebut mengharapkan banyak legasi baik.

Kalau kita rangkum berdasarkan agenda agenda penting yang menjadi program strategis hingga 2024 antara lain; penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen; penurunan angka stunting nasional hingga 14 persen; pengendalian inflasi sebagai dampak disrupsi kebijakan pangan, energi dan moneter global; serta target investasi masuk sebesar Rp 7.138,7 triliun hingga Rp 7.374,4 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,3 sampai 5,7 persen.

Baca juga: Ekonom: Target Jokowi Pangkas Kemiskinan Ekstrem Jadi Nol Persen di 2024 Terlalu Ambisius

Untuk mencapai target di atas tentu tidak mudah. Namun tidak berarti bukan hal yang tidak bisa diraih. Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun depan, syarat penting yang harus diraih pemerintah adalah penduduk miskin ekstrem pada tahun ini bisa diturunkan ke level di bawah 2 persen dari posisi tahun 2022 sebesar 2,04 persen.

Jika pemerintah tahun depan berhasil menghapuskan kemiskinan ekstrem, maka sejak Presiden Joko Widodo memerintah pada Oktober 2014 hingga Oktober 2024 menorehkan prestasi besar dalam memerangi kemiskinan. Setidaknya 19,86 juta penduduk bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, dengan merujuk data penduduk miskin ekstrem tahun 2014.

Kemajuan besar juga patut kita apresiasi jika pemerintah berhasil menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 37 persen. Target zero stunting harus dilanjutkan pemerintahan berikutnya.

Agenda menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka prevalensi stunting harus kita dukung penuh. Agenda ini suatu lompatan besar bagi investasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Apalagi kita komitmen dengan arah capaian Visi Indonesia Emas 2045, untuk mengantarkan Indonesia menjadi high income country, dengan PDB per kapita 23.199 dolar AS.

Syarat lainnya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, tidak saja SDM yang makin mempuni. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi nasional tidak semata bertumpu pada tingkat konsumsi rumah tangga.

Indonesia harus bangkit industrinya, dan peranan investasi pada demand side harus makin besar. Oleh sebab itu agenda memperbesar kontribusi investasi dalam pembangunan harus makin besar.

Mengacu pada data BPS tahun lalu, porsi investasi pada struktur PDB kita cukup baik, di level 29 persen. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan peranan investasi mampu berkontribusi pada PDB hingga 38 persen.

Namun untuk mencapai peran investasi yang besar dan tidak mengorbankan kerusakan lingkungan hidup, agenda transformasi industri nasional haruslah berwawasan kelestarian alam. Memastikan pemulihan pascatambang berjalan dengan baik, dan hilirisasi merambah banyak sektor.

Strategi Kebijakan

Untuk mewujudkan SDM unggul, agar tidak miskin dan tidak stunting, pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan dukungan layanan pendidikan dan kesehatan yang makin inklusif. Indonesia harus beranjak keluar dari angkatan kerja yang didominasi lulusan SD dan SMP.

Sebab dengan tingkat pendidikan yang makin baik, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, dengan serta merta mengeluarkan mereka dari status kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Betulkah Dampak Stunting Berlanjut Sampai Dewasa?

Sejalan dengan makin baiknya tingkat pendidikan, gayung bersambut dengan makin membesarnya target investasi dan program hilirisasi yang membuka kebutuhan akan tenaga kerja terdidik. Oleh sebab itu arah pendidikan terapan harus sinkron dengan arah investasi dan hilirisasi.