Sri Mulyani: Bank Dunia Mendorong Saya Mengambil Risiko Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) guna mendongkrak pendapatan negara. Rekomendasi ini disampaikan dalam laporan Pathways Towards Economic Security Indonesia Poverty Assessment.

Dalam laporan itu disebutkan, cara praktis untuk mendongkrak penerimaan negara melalui PPN adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa. Pasalnya, barang dan jasa yang dibebaskan PPN dengan asas keadilan bagi orang miskin, juga dinikmati oleh orang kaya.

"Sepertiga dari potensi penerimaan PPN (0,7 persen dari produk domestik bruto/PDB) di Indonesia hilang melalui struktur pembebasan PPN saat ini," tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Akui Program KUR Punya Kelemahan

Ada risiko politik

Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku setuju namun ada risiko politik di dalamnya.

Salah satu jasa yang menjadi sorotan Sri Mulyani ialah jasa edukasi atau pendidikan. Sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jasa pendidikan menjadi salah satu jenis yang dibebaskan dari PPN.

Namun demikian, pengelola jasa pendidikan memiliki kemampuan keuangan yang berbeda. Terdapat pengelola jasa pendidikan atau sekolah papan atas yang memiliki kinerja keuangan baik, tidak seperti sekolah pada umumnya.

"Oleh karenanya perlakuan ini harus dibedakan, ini sangat penting," ujar dia.

Dengan melihat contoh tersebut, bendahara negara menilai pengenaan pajak harus dilihat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak dipukul rata perlakuannya. Hal ini diharapkan dapat semakin memperluas ruang fiskal pemerintah.

Akan tetapi, dalam rangka memperkuat ruang fiskal tersebut, diperlukan dukungan politik yang kuat juga. Sebab, isu terkait pembebasan PPN dinilai sangat sensitif.

Baca juga: Mantan CEO Mastercard Ajay Banga Jadi Presiden Bank Dunia

"Jadi saya sepakat dengan rekomendasi, tapi kita harus mengambil aksi politik dalam rangka untuk mendorong reformasi," tutur Sri Mulyani.

Tanpa adanya dukungan politik yang kuat, rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Dunia hanya akan menjadi sebatas rekomendasi saja.

"Bank Dunia merekomendasikan salah salah satu hal yang paling sensitif terhadap politik. Jadi dalam hal ini Bank Dunia mendorong saya mengambil risiko politik," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Sindir Dokter yang Marah-marah dan Mengeluh di Medsos