Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia mengungkapkan, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

Baca juga: Usai Dirayu Jokowi, 2 Perusahaan Singapura Teken Perjanjian dengan Otorita IKN

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara.

"Saya juga ingin melaporkan mengenai IKN, saya ditunjuk sebagai ketua percepatannya, kami segera mengidentifikasi. Jadi skema insentif dan model bisnis rencana pembangunan kawasan status tanah," katanya.

Baca juga: Gedung DPR di IKN Baru Mulai Dibangun pada 2024

"Jadi bapak/ibu sekalian, yang paling penting pertama itu ini (percepatan perolehan tanah) yang kita selesaikan sekarang. Saya kejar 27 Juli, saya targetnya selesai dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan kita lakukan," lanjut Luhut.

Menurut dia, kepastian tanah atau lahan termasuk harganya menjadi penting agar bisa ditawarkan kepada para investor IKN.

"Ini tadi saya laporkan beberapa proyek yang telah dikembangkan dan menarik investor di sana (IKN) dan ini semua kuncinya di tanah dan harga tanah. Oleh karena itu, evaluasi tanah ini segera kita minta appraisal untuk menghitung dan setiap enam bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," jelas Luhut.

Baca juga: Menteri PUPR Optimis Pembangunan Dasar IKN Rampung 2024